Ketua DPRD Ikut Dalam Pencarian Nelayan Hilang di Danau Towuti saat Mancing Ikan Buttini

KABAR LUTIM  – Haddas (55) dilaporkan hilang di Danau Towuti, Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak Selasa (18/6/2024).a

Haddas adalah nelayan, warga Dusun Larona, Desa Bantilang, Kecamatan Towuti.

\”Pencarian korban dilanjutkan hari ini,\” kata Kasi Humas Polres Luwu Timur, Bripka Andi Muh Taufik, Rabu (19/6/2024).

Warga menggunakan perahu kayu dan kapal kayu penyeberangan untuk cari Haddas.

Bripka Taufik mengatakan Haddas dilaporkan hilang Selasa (18/6/2024) sekitar pukul 15.20 Wita saat pergi memancing di Danau Towuti.

Sebelumnya, korban meninggalkan rumahnya sejak Selasa pagi pergi memancing ikan buttini di Pulau Laso Bonti, Danau Towuti.

Sekitar pukul 14.45 Wita, nelayan bernama Pissang (48) melihat ada perahu di dekat bagang.

Pissang mendekati perahu tersebut dan melihat perahu kosong tidak ada orangnya.

Yang ditemukan hanya barang-barang korban yaitu ikan buttini (ikan endemik Danau Towuti) disimpan dalam karung, sayur terung, kunci motor, dan handphone.

Kemudian saksi terus ke bagang memeriksanya tetapi tidak ada orang, yang ada baju dan celana korban dan parangnya.

Pissang pulang ke kampung dan tiba di pelabuhan Landa Desa Bantilang lalu menginformasikan perihal korban yang hilang.Sekitar pukul 15.20 Wita, warga mencari korban.

Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin bergabung dengan Tim SAR Gabungan bersama warga melakukan pencarian terhadap Haddas (55) nelayan yang hilang di Danau Towuti, Rabu (19/6/2024).

“Kami bersama tim SAR hingga saat ini terus melakukan upaya pencarian terhadap Muhaddas, kita semua berharap agar cepat ditemukan”, tutur Aripin di lokasi pencarian.

Aripin mengajak seluruh keluarga dan kerabat untuk mendoakan korban agar cepat ditemukan.

Aripin juga mengingatkan kepada tim yang terlibat pencarian agar tetap mengutamakan keselamatan.

Kepala Desa Bantilang, Ikbal mengatakan korban yang punya lima anak ini belum ditemukan hingga siang ini.

“Pencarian terhadap korban masih berlangsung,” kata Ikbal.

Ikbal mengatakan Tim SAR gabungan sudah bergabung dengan warga melakukan pencarian terhadap korban.

“Tim SAR gabungan sejak tadi pagi bersama warga melakukan pencarian korban,” ujar Ikbal.

Ikbal mengatakan kondisi cuaca mendukung proses pencarian yang tengah dilakukan oleh tim pencari. Haddas adalah nelayan, warga Dusun Larona,Desa Bantilang, Kecamatan Towuti.(*)

Wakil Ketua DPRD Usman Sadik Ikut Cari Warga Tenggelam di Danau Towuti

KABAR LUTIM – Wakil ketua dua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Usman Sadik turut serta dalam pencarian korban hilang yang diduga tenggelam di Danau Towuti, Selasa (18/6/2024).

Berdasarkan pantauan Penalutim. Korban yang hilang di Danau Towuti tersebut atas nama Haddas alias Bapak Firda (55) warga Dusun Larona, Desa Bantilang kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

Usman Sadik mengatakan Haddas merupakan warga yang berada di wilayah dapilnya suda sepatutnya sebagai Anggota Dewan dari wilayah Towuti juga turut berpartisipasi mencarinya.

“Saya selaku Anggota Dewan dari wilayah ini turut prihatin atas kejadian yang dialami Bapak Haddas. Keluarga bapak Haddas harap bersabar dan berdoa. Semoga pencarian korban hari ini bisa ditemukan,” Harap Usman Sadik. (*)

Masuk Tahapan Pilkada, KPU Luwu Timur Terima Dana Hibah Rp 27,9 Miliar, DPT Bertambah TPS Berkurang

MALILI, KABAR LUTIM- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur menerima Dana Hibah Pilkada dari Pemda Luwu Timur Rp 27,9 Miliar.

Itu disampaikan Indrawanto Paningaran selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM saat kegiatan coffee morning bersama Wartawan di warkop Punggawa, Kamis,(13/06/2024)

\”27,9 Miliar Dana Hibah yang diberikan Pemda untuk pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, lain lagi dana Sharing dari Provinsi untuk Pilgub,\”kata Indrawanto

Dalam pertemuan itu, Indrawanto menyebutkan bahwa sekarang KPU sudah masuk dalam tahapan Pilkada.

Proses tahapanya sudah dilakukan, mulai dari perekrutan PPK hingga PPS, sekarang menuju perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Indrawanto mengatakan, KPU saat ini telah membuka pendaftaran Perekrutan Pantarlih yang dimulai 13 Juni hingga 19 Juni dan akan dilantik 24 Juni mendatang.

\”Jumlahnya sebanyak 826 orang Pantarlih, masa kerja 1 Bulan untuk melakukan pencoklitan data pemilih,\” tandasnya

Kemudian, tanggal 19 Juni 2024, KPU Luwu Timur secara resmi melaksanakan tahapan peluncuran pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan maskot pemilihan kepala daerah.

Sementara, Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dimulai hingga 27 sampai 29 Agustus 2024.

Kemudian, Sebut Indrawanto, Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada dan Pilgub nanti diprediksi akan bertambah.

Berdasarkan DPT Pemilu terakhir itu mencapai 218.322 jiwa. Memasuki Pilkada dan Pilgub ada tambahan Pemilihan Potensial.

\”Per 27 November nanti, kemungkinan besar pemilih ta bertambah, ada sekitar kurang lebih 2.500 orang tambahan pemilih potensial yang akan memilih di Pilkada dan Pilgub,\” kata Indrawanto

Sementara , Jumlah TPS terjadi pengurangan untuk Pilkada dan Pilgub , kata Indrawanto di Pemilu Pileg dan Pilpres yang lalu Jumlah TPS di Luwu Timur sebanyak 810 kini tinggal 456 TPS.

Perubahan jumlah TPS tersebut, sebutnya telah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

\”Jadi berkurang sekitar 345 (TPS) di sebelas Kecamatan, di pemilu kemarin maksimlan 300 orang per TPS, di Pilkada maksimal 800 orang per TPS,\”tutup Indra .(*)

KPU Luwu Timur Lantik 5 Anggota PPS Susulan dan 2 Orang Pengganti Antar Waktu

KABAR LUTIM, MALILI– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur melakukan pelantikan susulan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Luwu Timur.

Pelantikan dipimpin Ketua KPU Luwu Timur, Irfan Lahabu yang disaksikan Langsung 4 Komisioner KPU yang digelar di Aula Kantor KPU Luwu Timur, Rabu 12 Juni 2024.

Adapun Total PPS yang dilantik sebanyak 7 orang , terdiri dari pelantikan susulan 5 orang Anggota PPS dan 2 Orang anggota PPS Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk Pilgub dan Pilkada 2024.

Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM, Indrawanto Paningaran menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut, dilantik dua PAW dan lima anggota PPS susulan.

“2 PAW itu berasal dari Kecamatan Burau dan Towuti. Kedua orang yang digantikan itu karena alasan mengundurkan diri. Sementara itu, lima orang yang dilantik sebagai PPS adalah peserta pelantikan susulan dari Kecamatan Tomoni, Towuti, Angkona, dan Burau,” ungkap Indrawanto.

Pelantikan ini menjadi bagian penting dari persiapan KPU dalam menghadapi Pemilu 2024, memastikan semua posisi kunci dalam penyelenggaraan pemilu diisi oleh personel yang siap menjalankan tugas.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur melantik sebanyak 384 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, serta Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota PPS ini dilaksanakan di Gedung Wanita Simprusiang Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Minggu 26 Mei 2024.

Ketua KPU Luwu Timur , Irfan Lahabu menyatakan bahwa anggota PPS yang telah dilantik ini akan langsung melaksanakan tugas-tugas dari KPU dan PPK.

\”Termasuk pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih,\”kata Irfan Lahabu

Dikatakan Irfan Lahabu, Sebanyak 384 anggota PPS yang dilantik ini sudah mengikuti beberapa tahapan penyeleksian dan dinyatakan lulus.

\”Sebanyak 384 Anggota PPS yang dilantik itu ditempatkan di 11 Kecamatan pada 125 desa dan 3 kelurahan se Kabupaten Luwu Timur, Masing-masing desa dan kelurahan terdapat sebanyak tiga orang anggota PPS,\”Ujarnya.(*)

Ketua DPRD Serahkan 3 Ranperda Ke Wabup Lutim

KABAR LUTIM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur (Lutim) Aripin, menyerahkan 3 Buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Lutim, kepada Wakil Bupati kabupaten Luwu Timur, Akbar Andi Leluasa, Senin (10/6/2024).

Ketiga Ranperda inisiatif DPRD Lutim tersebut yakni, (1). Ranperda tentang Penyandang disabilitas, (2). Ranperda tentang Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, dan, (3). Ranperda tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

“Ketiga rancangan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu bentuk nyata, keterlibatan DPRD dalam upaya menjalankan salah satu fungsi DPRD, yaitu Fungsi Pembentukan Perda” kata Aripin.

Aripin berharap kepada segenap Anggota Dewan yang Terhormat agar dapat membahas dan mengkaji, Rancangan Peraturan Daerah ini secara objektif, rasional, dan proporsional yang nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Semoga kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Kesehatan Ibu, Bayi dan bayi Baru Lahir serta Anak Balita, dapat lebih mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Luwu Timur,”pintanya.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Luwu Timur, Mochammad Akbar Andi Leluasa, segenap Anggota DPRD Lutim, jajaran Pemda Lutim, sekaligus dirangkaikan dengan Pembentukan Pansus Ranperda dan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) RI Tahun Anggaran 2023, kabupaten Lutim.

Masih Ada Desa Blank Spot, DPRD Lutim Konsultasi Ke Kominfo RI

KABAR LUTIM – Wakil ketua dua, H.Usman Sadik,S.Sos, M.Si bersama sejumlah Anggota DPRD Luwu Timur berkunjung di kementrian Komonikasi & informatika RI, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Menurut Usman Sadik, kunjungan tersebut dilakukan untuk berkonsultasi terkait masih adanya 22 Desa di Kabupaten Luwu Timur yang blank spot.

“Kami bersama teman-teman DPRD Luwu Timur berkonsultasi dengan Wakil mentri komonikasi & informatika yakni Nezar Patria,” kata Usman Sadik.

Usai pertemuannya bersama Nezar Patria, Usman Sadik berharap agar sejumlah desa yang ia konsultasikan bersama rombongan Anggota DPRD Luwu Timur, Ketua DPRD Lutim, Aripin Heriyanti dan Masrul suara di Kementrian Komunikasi dan Informatika RI ini bisa segera diatasi. Sehingga, tidak ada lagi Desa di Luwu Timur yang Blank Spot.

“Kami berharap salah satu bentuk upaya kami ini mengawal aspirasi rakyat di Kabupaten Luwu Timur menemukan solusi, agar wilayah desa yang masih Blank Spot di Luwu Timur segera teratasi,” tutur Usman Sadik.(*)

DPRD Lutim RDP Bersama Perkimtan- PUPR, Terkait Pembangunan Infrastruktur

KABAR LUTIM – Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Luwu Timur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi lll Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR Tata Ruang dan Pemukiman kabupaten Lutim.

Kegiatan RDP tersebut Berlangsung di ruang rapat komisi III, kantor DPRD Lutim Selasa (4/6/2024)
Usai RDP sekertaris Komisi lll DPRD Lutim Ir. Rahman dari Fraksi PAN yang diwawancarai Penalutim mengatakan. RDP tersebut, dihadiri perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) kabupaten Lutim, RDP terkait realisasi APBD dan daya serap, permasalahan tersebut di anggap sangat penting dibahas karena APBD itu dari rakyat peruntukannya lebih diutamakan untuk rakyat.

“Kami dari Komisi III lebih mengenjot percepatan pembangunan infrastruktur di Lutim, sementara ini waktu telah hampiri tri wulan ketiga”ungkapnya.

Rahman nenjelaskan, setelah mendengarkan beberapa penjelasan baik dari dinas PUPR maupun Tarkim, menurut analisanya realisasinya masih dianggap sangat kecil.

“Hal Ini yang mau kami dorong dan ingin tahu apa masalahnya, apakah terkendala perencanaannya yang kurang bagus atau belum terlaksana dengan baik, namun setelah mendengarkan penyampaian dari dinas terkait ternyata semua sudah selesai,” tandasnya.

Selain itu, pihaknya mendorong percepatannya program kepada semua OPD terkait, agar segera berkolaborasi dengan ULP, apa lagi yang menjadi permasalahan.

“Dengan hasil kesimpulan RPD ini kita berharap, kolaborasi segera dilakukan demi percepatan infrastruktur di Kabupaten Luwu Timur agar berdampak positif juga terhadap nilai tumbuh ekonomi masyarakat kita,” tutupnya.

Respon DPRD Lutim Mengenai Berkurangnya Jatah Pupuk ke Kelompok Tani

KABAR LUTIM – Anggota DPRD Luwu Timur dari Partai Demokrat, I Made Sariana SH, menanggapi kurangnya jatah pupuk anggota kelompok tani yang terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Tanggapan tersebut dikemukakan I Made Sariana.SH, saat diwawancarai Penalutim, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian Ketahanan dan Peternakan (DPKPP) kabupaten Lutim, selasa (04/06/2024).

“Terkait dengan jatah pupuk tersebut, regulasinya sudah diatur oleh pusat, hanya saja yang jadi permasalahan keterlambatan dalam pengiriman, yang kebanyakan persoalan ada pada pengecer, untuk itu, saya berharap kepada teman-teman di Dinas terkait dengan disributornya, untuk mengevaluasi pengecer di lapangan,”ungkapnya.

Menurut Anggota Legislator dari Partai Demokrat Itu, kebanyakan petani sudah menebus pupuk, hanya saja stok pupuk belum sampai ke pada kelompok tani, karena keterlambatan pengiriman dan itu jadi masalah yang banyak dikeluhkan.

“Ini terjadi hampir disemua wilayah, sebenarnya kami minta di Dinas untuk menverifikasi semua pengecer, siapa pengecer yang bermasalah seperti itu kalau memang tidak cocok diganti saja, supaya jangan membuat masalah,” kata I Made Sariana.

Namun kalau berkaitan dengan berkurangnya kuota pupuk, tidak ada seperti itu karena semuanya telah di atur, sesuai dengan regulasi yang ada, pihanya tidak bisa interfensi aturan yang ada.
Saat ditanyakan media ini terkait adanya penambahan kuota pupuk untuk petani, dari kementan terkait ditahun 2024.

I Made Sariana mengatakan, adanya penambahan kuota pupuk petani di Lutim kemungkinan belum akan terakomodir. Sebab, yang sekarang ini telah dicairkan masih TW 1, sedangkan untuk TW 2 baru dicairkan untuk saat ini. Sehingga, TW3 belum berjalan pencairannya, dengan ada keterlambatan tersebut perlu ditelusuri apa yang menjadi kendala.

“Kami akan mengagendakan lagi mengundang kembali dinas terkait untuk duduk bersama membicarakan permasalah ini,”tandasnya. (\”)

Dua Legislator Kolaka Utara Belajar Perihal Regulasi Sistem Perizinan Usaha di Luwu Timur

MALILI, KABAR LUTIM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Luwu Timur (Lutim) menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dua anggota DPRD kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kunker dua anggota DPRD Kolut tersebut, diterima Wakil ketua I DPRD Lutim H.Muh.Siddiq.BM, didampingi anggota DPRD dari Fraksi PAN Ir.Rahman, Fraksi Hanura Alpian Alwi dan Abdul Munir Razak serta I Wayan Suparta dari fraksi partai Gerindra, Selasa (4/6/2024).

Kedua anggota DPRD Kolaka Utara tersebut merupakan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) kegiatan kunker itu berlangsung diruangan Sekertaris DPRD Lutim.

Usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua 1 H.M. Siddik, kepada awak media mengatakan, kedatangan Anggota DPRD dari Kolut ke DPRD Lutim dalam rangka kunjungan kerja, guna membahas dan bertanya bagaimana sistem pemberlakukan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) di kabupaten Luwu Timur (Lutim).

“Kunjungan kerja anggota DPRD Kolut ke DPRD Lutim hanya ingin bertanya terkait sistim di DPRD Lutim dalam berlakukan aturan, terhadap pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Kabupaten Luwu Timur, sesuai apa yang kami ketahui terkait hal tersebut itu lah yang kami sampaikan kepada mereka,”kata H.M. Siddik.

Politisi dari Partai Nasdem itu berharap kunker DPRD Kolut ke DPRD Lutim, mendapatkan hasil positif dalam hal sistim kepemilikan IUP bisa kembali dipraktekkan di daerahnya.

Usai Dilantik, PKD Diminta Jaga Marwah Bawaslu dan Tetap Pada Koridor Yang Benar

MALILI, KABAR LUTIM-Anggota Bawaslu Luwu Timur Sukmawati Suaib menghadiri pelantikan dan pembekalan Pengawas Kelurahan Desa (PKD).

Pada pelantikan tersebut, Sukmawati berpesan agar PKD terlantik senantiasa berpedoman pada sumpah/janji dan Pakta integritas yang telah diucapkan.

Dia juga menekankan untuk menjaga Marwah Bawaslu terkhusus pada integritas, netralitas, independensi dan netralitas.

\”Jaga amanah dalam mengemban tugas, selalu berpedoman pada regulasi agar tetap pada koridor yang benar,\”kata Sukmawati

Ia mengatakan, PKD adalah ujung tombak pengawasan. Olehnya itu komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholder sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024 khususnya di Luwu Timur.

Pelantikan dan Pembekalan Pengawas Kelurahan Desa se Kabupaten Luwu Timur berlangsung pada 1 sampai 2 Juni 2024.

Adapun Pengawas Kelurahan Desa (PKD) yang akan bertugas mengawasi Pemilihan 2024 sebanyak 128 yang akan tersebar di setiap Desa Kelurahan yang ada di Luwu Timur.(*)