Penulis: Redaksi Kabar Lutim

KABAR LUTIM | MALILI– Pelapor Propemperda, DPRD Luwu Timur, Alpian Alwi mengatakan, Perda yang sudah dibentuk harus ditegakkan karena dibutuhkan dan untuk menyejahterakan warga. Demikian disampaikannya saat membacakan laporannya di Paripurna DPRD Lutim. Jumat ( 17/11/2023).

Menurut Alpian, hal ini ditegaskannya karena tahun ini ada 10 Ranperda yang akan ditetapkan. Diantara10 Ranperda tersebut 3 Ranperda berasal dari inisiatif DPRD Lutim 7 dari Pemerintah Luwu Timur. Antara lain :

1. Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah No.7 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

2. Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak.

3 . Ranperda Perubahan atas Perda no 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039.

4. Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.

5 Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 .

6. Ranperda Perubahan APBD 2024.

7.Ranperda Tentang APBD tahun Anggaran 2025.

Selain itu ada Tiga Ranperda inisiatif DPRD yaitu :

1 . Ranperda Tentang Penyandang Disabilitas.

2 . Ranperda Tentang Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir, Bayi dan Balita.

3. Ranperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren.

” Atas nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah, mengucapkan terimakasih sedalam – dalamnya kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Luwu Timur yang telah mengoordinir program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemkab Lutim. ” Ungkap Alpian.

Kami sampaikan juga Bupati sudah mengajukan Ranperda diluar Bapemperda 2023 Yaitu :

1. Ranperda tentang Pendirian PT Lutim Gemilang Persiroda

2. Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Lutim Gemilang.

” Kami telah melakukan pengkajian bersama perangkat daerah harapan kami, Kesepakatan tersebut sesegera mungkin ditindak lanjuti dengan Keputusan DPRD tentang prooamperda tahun 2024 sebagai rujukan dalam pembiayaan kegiatan – kegiatan Pelaksanaan Pembentukan Perda yang dimaksud yang telah dianggarkan APBD tahun anggaran 2024. ” Tutup Alpian. (*)

KABAR LUTIM | MALILI- Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Aripin mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah Luwu Timur untuk melindungi Pekerja Rentan di sertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian pekerja informal seperti nelayan dan petani sudah terlindungi haknya sebagai warga negara.

Demikian dikatakannya saat menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemkab Lutim dan BPJS Ketenagakerjaan terkait Tenaga Kerja Rentan. Di Gedung Simpurusiang, Senin ( 13/11/2023).

Menurut Aripin, DPRD Luwu Timur sepakat menganggarkan dalam APBD dana kepesertaan pekerja Rentan Luwu Timur, karena melihat program tersebut sangat pro rakyat.

” Tentu kami di DPRD Lutim sangat mendukung program ini karena murni untuk kepentingan masyarakat. ” Ungkap Aripin.

Dengan diakomodirnya pekerja Rentan dalam BPJS Ketenagakerjaan, nelayan Luwu Timur yang sehari – harinya mencari nafkah bertaruh nyawa dengan gelombang dilaut lepas setidaknya sudah aman karena jiwanya sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Perlindungan yang dimkasud adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.(*)

KABAR LUTIM | MALILI– Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, Wahiddin Wahid mengatakan Pasar Budaya yang digelar di Lapangan Wonorejo Kecamatan Mangkutana menjadi ajang promosi potensi daerah yang ada di Mangkutana.

Untuk itu kegiatan ini patut di dukung dan dijadikan kalender tetap sehingga setiap tahun even ini bisa diselenggarakan. Demikian dikatakannya saat menghadiri Pembukaan Pasar Budaya pada Senin (13/11/2023).

Dalam pengamatannya, pasar budaya ini mampu menyedot perhatian warga, warga berdatangan untuk berbelanja di pasar budaya tersebut. Setiap stand para pedagangnya mengenakan pakaian daerah sesuai suku dan adat masing – masing.

” Yang menjadi daya tarik Pasar Budaya ada nuansa hiburannya, karena diisi dengan berbagai sajian kuliner tradisional nusantara, pagelaran seni budaya dan fashion show. ” Ungkap Wahiddin .

Dalam pasar budaya ini juga kita bisa melihat betapa banyak kreasi yang ditampilkan warga dalam kemasan kreasi budaya dan promosi kuliner nusantara.

” Yang ingin kita capai dalam pasar budaya ini kita tetap melestarikan seni dan budaya lokal, sebagai wujud perhatian dan kepedulian sosial terhadap pedagang meskipun berbeda suku dan agama. ” Tutup Wahiddin Wahid.

KABAR LUTIM | MALILI– Petugas kebersihan di Kabupaten Luwu Timur mencurahkan isi hatinya (curhat) terkait minimnya upah yang diterima selama ini kepada salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur, Najamuddin.

Setelah mendengar curhatan petugas kebersihan, Najamuddin meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur agar upah para petugas kebersihan dinaikkan.

“Setelah mendengarkan curhatan petugas kebersihan mereka memang perlu dinaikkan upahnya. Karena apa? Petugas kebersihan yang langsung memungut sampah ke mobil sampah dengan motor sampah itu upahnya Rp 1,5 juta,” ungkap Najamuddin, Jumat (10/11/2023).

Najamuddin menjelaskan bahwa harusnya ini sudah dinaikkan karena ini masih upah yang lama. “Disisi lain kita harus melihat secara kemanusiaan contohnya setiap ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, petugas kebersihan setelah kegiatan sudah ada membersihkan dan memungut sampah,” tambah Najamuddin.

Lanjut Najamuddin, bahwa upah yang diterima para petugas kebersihan di Luwu Timur berbeda-beda, petugas kebersihan yang bertugas menyapu jalan mendapatkan upah Rp 1,3 juta tanpa tambahan uang makan, minum dan lembur.

“Saya bandingkan dengan Damkar dan Satpol itu ketika mereka bertugas ada uang makan dan minum sedangkan petugas kebersihan tidak ada,” jelas Najamuddin.

“Ini akan saya sampaikan pada saat pembahasan anggaran disisi lain kenapa asumsinya harus dinaikkan bahwa upah para petugas kebersihan harus dinaikkan karena meningkatnya juga PAD kita harusnya para petugas kebersihan kita ini diperhatikan,” tegas Najamuddin.

Najamuddin juga membeberkan bahwa hal ini sudah di koordinasikan dengan Bupati Luwu Timur, Budiman dan merespon baik curhatan petugas kebersihan terkait minimnya upah yang diterima para petugas kebersihan selama ini.

KABAR LUTIM| Jakarta, – Anggota DPRD Luwu Timur, Alpian Alwi menyambut baik sikap Dewan Pers yang akan memberikan pendampingan hukum bagi wartawan yang bermasalah hukum akibat pemberitaannya. Hal itu diakuinya akan memberikan rasa kemerdekaan wartawan khususnya buat wartawan Luwu Timur dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya dilapangan.

” Ini sangat baik, karena selama ini banyak perkara hukum yang timbul dari satu berita wartawannya tidak mendapatkan pemdampingan hukum dari Dewan Pers. Sekarang kita sudah dengar langsung dari Ketua Dewan Pers, akan memberikan pendampingan hukum kepada setiap wartawan yang dilaporkan akibat pemberitaannya. Ini sebuah kemajuan buat insan pers sehingga bisa bekerja lebih tenang, berani karena ada backup dari Dewan Pers sepanjang sengketanya seputar pemberitaan. ” Ungkap Alpian usai mendampingi Insan Pers Luwu Timur dan Kominfo berkunjung ke Dewan Pers,. Pada Rabu, (01/11/2023).

Sebelumnya ketua Dewan Pers Dr.Ninik Rahayu berjanji akan memberikan pendampingan hukum kepada setiap wartawan yang berperkara dihukum terkait sebuah pemberitaan.

” Dewan Pers akan memberikan pendampingan hukum apabila kasusnya murni dari sebuah pemberitaan, kalau didalamnya ada pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawannya, itu murni Pidana, dan Dewan Pers tidak mendampinginya kalau muatannya ada pidana pemerasan. ” Ungkap Ninik.

Nah sekarang ini banyak pers diadukan karena pemberitaannya membela Palestina. Pertanyaannya apakah salah wartawan Indonesia membela Palestina. Jawabannya tidak salah. Apa dasar hukumnya, yaitu Pembukaan UUD 1945. Penjajahan diatas Dunia harus dihapuskan. Dan Kemerdekaan adalah Hak segala bangsa. ” Ini sekarang yang lagi ramai dilaporkan ke Dewan Pers. Kata Ninik.

Yang tidak dibenarkan adalah menampilkan gambar – gambar sadis yang diterima oleh anak – anak Palestina dan kaum perempuannya.

” Gambar – gambar sadis inilah yang berseliweran di jagad maya dan ada beberapa media mengambil gambar tersebut sebagai foto headlinenya. Ini tidak dibenarkan dalam kaidah jurnalistik. ” Tutup Ninik.

KABAR LUTIM | JAKARTA -Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Aripin mengatakan banyak hal baik yang bisa dibawa pulang oleh wartawan Luwu Timur setelah berdialog langsung dengan Ketua Dewan Pers terkait aktivitas wartawan di daerah. Ia berharap kunjungan ini makin memantapkan kualitas wartawan Luwu Timur. Demikian disampaikannya saat mendampingi insan Pers dan Kominfo berkunjung ke Dewan Pers , (01/11/2023).

Saat berdialog dengan Dr. Ninik Rahayu Ketua Dewan Pers, Ketua DPRD Lutim Aripin mengungkapkan, sudah lama wartawan daerah seperti Luwu Timur Sulsel ini ingin konsultasi langsung ke Dewan Pers. Alhamdulillah sekarang baru bisa terwujud.

” Kami ini dari Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten termuda dan terjauh di Sulawesi Selatan, untuk mengendorse semua program pembangunan di daerah kami pemerintah daerah bekerjasama dengan media. Sebagai sarana publikasi dan penyebarluasan informasi. ” Ungkap Aripin.

Oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengucapkan selamat datang bagi insan pers Luwu Timur dan rombongan ke Dewan Pers.

” Seperti inilah kondisi di Dewan Pers, banyak ruang kerjanya tapi kosong, karena semuanya pada Keluar menangani semua pekerjaannya masing – masing. Soal kemitraan Pemda.dengan media itu memang sangat diharuskan. Karena eranya sekarang ini orang butuh informasi cepat, olehnya itu media adalah wadah yang tepat untuk mengangkat dan memperluas informasi. ” Kata Ninik.

Ia menyarankan, seiring dengan kecepatan teknologi informasi,wartawan juga harus tetap punya sumberdaya yang baik. Olehnya itu wartawan harus mengikuti Uji Kompetensi.

” Walau saya paham lulusan UKW tidak menjamin sudah menjadi yang terbaik, tapi setidaknya lewat UKW seorang wartawan makin paham tugas dan tanggungjawabnya. ” Kata Ninik.

Diakhir pertemuan ini,. Ketua DPRD Lutim menyerahkan cindera mata kepada ketua Dewan Pers. (*)