Fraksi Golkar Tegaskan Perda Bantuan Hukum Tidak Diberikan Kepada Pelecehan Seksual dan Pelaku KDRT

MALILI– Soal Ranperda Bantuan Hukum , Fraksi Golkar menegaskan , Bantuan Hukum tidak diberikan kepada Pelaku Pelecehan Seksual , Pelaku KDRT. Begitupun dengan Pengedar dan Bandar Narkoba,

”Kami menyarankan jangan diberikan Bantuan Hukumnya untuk.pelaku tiga kasus tersebut .” Ujar Wahidin Wahid selaku Juru Bicara Fraksi Golkar di Paripurna DPRD . Senin (20/03/2023)

Lanjut dikatakanya , Ranperda ini merupakan satu keharusan agar warga kurang mampu di Luwu Timur bisa mendapat Bantuan Hukum dari pemerintah . ” Karena ini bahagian dari Hak Azasi Manusia juga . ” Tandas Wahidin .

Bantuan Hukum ini juga diberikan bukan didasarkan atas belas kasihan tetapi menindak lanjuti perintah konstitusi , yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah agar semua warga mendapat perlakuan yang adil dalam hukum .

Dengan hadirnya Ranperda ini masyarakat kurang mampu di Luwu Timur dipastikan dapat memperoleh bantuan hukum dari Pemerintah .

Sejatinya Paripurna tersebut membahas Tiga Ranperda yakni Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Ranperda tentang Bantuan Hukum, dan Ranperda tentang Desa .

Sebagai Penutup Fraksi Golkar sepakat tiga buah Ranperda tersebut di bahas lebih lanjut untuk dijadikan Perda Kabupaten Luwu Timur .

Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Lutim, Aripin, didampingi ketua I HM. Siddiq BM, Ketua II H. Usman Sadik dihadiri Sekda Lutim. Bahri Suli mewakili Bupati Lutim, dan segenap Kepala OPD lingkup pemerintah Lutim .(*)

DPRD Luwu Timur Genjot Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

LUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur saat ini tengah mengenjot rancangan peraturan daerah (ranperda) bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Luwu Timur, Alpian Alwi, mengatakan ranperda ini diinisiasi bagian hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

“Kenapa ini didorong karena Pemda patut untuk mengawal dan memberi pendampingan hukum masyarakat yang butuh,” kata Alpian, Selasa 31 Januari 2023.

Menurut anggota fraksi Hanura Luwu Timur itu, pemerintah wajib melindungi masyarakatnya.

“Karena tidak semua masyarakat bisa tercover bantuan hukum dari pusat,” ujar Alpian.

Soal kategori masyarakat miskin yang dimaksud, akan dibahas.

“Apakah penerima bansos atau bagaimana, itu harus jelas nanti itu,”katanya

“Itu kenapa harus ada panitia khusus membahas masalah soal rancangan ini,” Jelasnya.

Alpian menambahkan, kalau sudah diundangkan, tidak ada alasan pemda tidak menyiapkan anggaran untuk pendampingan.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat masyarakat miskin, semakin kompleks.

Sehingga menuntut pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematik, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.

Ketua LBH Bumi Batara Guru, Judi Awal mengatakan ranperda ini perlu tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat.

“Agar peraturan pemerintah ini bisa diketahui dengan baik oleh masyarakat,” kata Awal.

“Kalau sudah resmi diundangkan, sudah diketahui oleh masyarakat luas,” imbuhnya.(*)

 

Ciptakan Pilkada Damai dan Sejuk,Sat Intelkam Polres Luwu Timur, Bangun Sinergitas Dengan Tim Paslon

KABARLUTIM.COM,MALILI-Sat Intelkam Polres Luwu Timur membangun Sinegritas dengan ketua Tim Paslon untuk mendukung pilkada Luwu Timur yang aman, damai dan sejuk serta tetap menerapkan protokol kesehatan Pada masa Pandemi Covid-19.

Hal itu Disampaikan Kasat Intelkam Polres Luwu Timur, Iptu Palmert saat mengunjungi masing-masing posko Tim pemenangan Paslon MTH-Budiman dan IBAS-RIO

Iptu Palmert menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upaya menciptakan situasi Pilkada Kabupaten Luwu Timur 2020 yang aman, nyaman dan sejuk.

\”Inti dari pertemuan ini adalah bersilaturahmi, saya mengajak agar dalam pelaksanaan tahapan pilkada ataupun tahapan kampanye untuk menyamakan persepsi dengan tujuan menciptakan Pilkada 2020 aman, damai, sehat dan sejuk,\” ujar Iptu Palmert

Selain itu, Iptu Palmert juga ikut melibatkan tokoh masyarakat agar bersama-sama menjaga kamtibmas jelang pelaksanaan Pilkada di Luwu Timur sehingga berjalan damai dan sejuk

\”Saya juga tekankan warga agar tidak mudah percaya dengan isu-isu atau informasi yang
tidak jelas sumbernya atau (Hoaks) Agar tercipta situasi yang aman dan kondusif di tengah Covid-19 dan menjelang Pilkada Lutim\”katanya

Ia berharap sinergitas yang baik antara masyarakat dan polri dapat terus terjalin. Tentunya dengan tetap merangkul seluruh elemen masyarakat.

“Jika pola ini terus diterapkan, masyarakat pasti akan turut serta menjaga situasi kamtibmas menjelang Pilkada. Dan tentu hal ini akan memudahkan tugas polri,” tutupnya. (***)