Kategori: Pemerintah

Fraksi Gerindra Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 Ditetapkan Sebagai Perda

KABAR LUTIM – Fraksi Gerindra lewat juru bicaranya I Wayan Suparta mengakui APBD 2022 sangat aspiratif, olehnya itu Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 setuju untuk ditetapkan menjadi Perda. Demikian dikatakannya di Paripurna DPRD Luwu Timur, Kamis (13/07/2023).

Menurut I Wayan Suparta, Fraksi Gerindra memandang APBD tahun 2022, dapat terwujud sebagai dinamika dan pergerakan lingkungan dan aspirasi prioritas masyarakat yang diperoleh melalui berbagai masukan, baik melalui proses musrembang, Reses DPRD kabupaten Luwu Timur .

Yang tak kalah penting pemerintah daerah mampu membaca kondisi riil yang menjadi kebutuhan pokok dan prioritas masyarakat. Dengan tetap memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu prinsip Partisipasi, dan transparansi.

Namun demikian Fraksi Gerindra tetap menyampaikan Enam point saran dan masukan untuk diperhatikan Pemerintah Lutim agar menjadi lebih baik kedepan.

1. Pendapatan daerah harus terukur supaya badan anggaran bisa menyamakan pendapatan dan belanja daerah agar tidak terjadi defisit yang besar dan pemerintah harus mampu mencermati mana yang harus diutamakan dalam pembangunan infrastruktur

2. Fraksi Gerindra meminta kepada Dinas Terkait untuk lebih meningkatkan pengelolaan aset daerah yang professional dan modern sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kabupaten Lutim, khususnya dalam hal pengelolaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan PAD

3. Terkait SILPA yang terjadi kami Fraksi Gerindra meminta kepada pemeritah daerah lebih profesional, efesien, dan efektif dalam melakukan pengeluaran anggaran, serta mengikuti tahapan-tahapan prosedur sesuai dengan keentuan yang berlak

4. Terkait disektor Pendidikan perlu di perhatikan, khusus pembinaan kesiswaan, Proses pengalihan kewenangan pendidikan menengah, pengembangan potensi SDM, kemudian Isu kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi isu yang belum teratasi hingga tuntas, dan begitupun Isu Pengangguran di Luwu timur hingga saat ini juga perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan.

5. Secara khusus Fraksi Gerindra kembali mengungkap terkait Penggunaan Dana BKK yang sudah digelontorkan di Desa sebanyak 124 milyar di tahun 2022, yang pertama kalinya sebagai program unggulan Bupati, Karena itu Fraksi Gerindra memandang dana ini benar-benar perlu menjadi ikon tersendiri bagi Luwu Timur, namun beberapa permasalahan yang muncul dari penggunaan Dana BKK mengindikasikan bahwa di tahun 2023 ini masih perlu perbaikan sistem, perbaikan regulasi dan perbaikan tata kelola dilapangan.

6. Terakhir, kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Luwu Timur memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang telah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya, ini merupakan prestasi yang membanggakan, dan semoga dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.(*)

Legislator Golkar Najamuddin Serahkan Mesin dan Perahu ke Nelayan Kelompok Rakkang Barokah

MALILI– Anggota DPRD Luwu Timur, Najamuddin menyerahkan 11 mesin, 11 unit perahu, dan alat tangkap ke nelayan yang mengatasnamakan kelompok Rakkang Barokah, di Desa Atue, Kecamatan Malili, Rabu (5/7/2023).

Atas bantuan itu, Kades Atue, Abd Hamid menuturkan terimakasih ke Najamuddin atas kepeduliannya membantu nelayan di Atue melalui aspirasinya.

“Kami sangat berterima kasih pa dewan atas kepeduliannya membantu masyarakat nelayan melalui dana aspirasi,” ucapnya.

Tidak hanya itu, ia menyinggung kalau sering terjadi pencurian mesin perahu. “Baru-baru ini, ada nelayan kami kehilangan mesin perahu, oleh nya itu saya minta mesin ini dijaga dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota DPRD Lutim, Najamuddin mengatakan, bantuan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan nelayan.

Menurutnya, pemberian bantuan ini bukan untuk perorangan tetapi kelompok, seperti yang kami berikan hari ini.

“Simpan baik-baik surat mesin ini, karena ketika mesin ini dicuri, kepolisian bisa mengidentifikasi kalau mesin tersebut milik ta,” imbuh Najamuddin.

Tidak hanya itu kata Najamuddin, saya mengingatkan agar mesin ini tidak dijual, kalau dijual, saya minta Dinas terkait berikan sanksi, buatkan regulasi itu,” tandasnya.

Lanjutnya, bahwa tahun ini pembangunan Rumah Sakit Atue dilakasanakan, Pemda menggelontorkan dana sebesar Rp 15 Miliar, dan pembangunannya empat lantai.

“Tahun depan, Pemda kembali akan menggelontorkan dana untuk pembangunan RS Atue, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15 Miliar,” terangnya.

“Mari doakan agar pembangunan ini berjalan dengan baik. Karena adanya rumah sakit ini tentu akan bersampak perubahan pada Desa ini nantinya,” pungkasnya.(*)

Bawaslu Temukan Data Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Amburadul

MALILI– Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur Rachman Atja membeberkan sejumlah permasalahan yang ditemukan Bawaslu dan Jajarannya dalam pengawasan pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan KPU.

Itu disampaikan Rachman Atja kepada Wartawan, Senin 13 Juni 2023. Dikatakannya bahwa temuan itu berdasarkan hasil pengawasan yang telah dihimpun dari Panwaslu Kecamatan.

Rachman mencontohkan data bermasalah tersebut yaitu orang yang telah meninggal tapi masih terdaftar dalam daftar pemilih.

Ditemukan juga pemilih yang secara faktual berjenis kelamin laki-laki tapi terdaftar sebagai pemilih berjenis kelamin perempun di daftar pemilih.

\”Selain itu terkait lokasi khusus, ditemukan pula pemilih yang memiliki kondisi kasus yang sama tapi diperlakukan berbeda,\”tandas Rachman

Fenomena lainnya yaitu ditemukannya pemilih yang sedang bepergian keluar negeri tapi terdaftar di daftar pemilih di luar negeri.

Sementara, berdasarkan konfirmasi dari keluarganya bahwa pemilih tersebut tidak menetap diluar negeri dan akan kembali ke Indonesia.

\”Dari hasil pengawasan jajaran kami (dari Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan Desa) proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur memiliki permasalahan yang sangat kompleks,\”katanya

\”Fenomena banyaknya daftar pemilih bermasalah ini merupakan fenomena yang kompleks dan lazim ditemukan pada setiap perhelatan Pemilu,\”katanya menambahkan.

Dari semua permasalahan daftar pemilih tersebut, dia mengatakan, pihaknya telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan sudah ditindaklanjuti.

Semua Permasalahan ini juga disampaikan Rachman Atja dalam kegiatan penanganan pelanggaran pemutakhiran daftar pemilih yang digelar di hotel Mireya Sorowako, Minggu (11/6).

Kedepan, dirinya berharap agar penyelenggara teknis yaitu KPU lebih transparan kepada Pengawas Pemilu untuk mewujudkan data pemilih yang berkualitas.

Kegiatan ini dihadiri Anggota Bawaslu Sulsel Abdul Malik bersama Sentra Gakkumdu Sulsel dari unsur Kepolisian, Tim Sentra Gakkumdu Luwu Timur dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan, Ketua, Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Luwu Timur serta Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Luwu Timur.(*)

Rapat Paripurna Usulkan Pemberhentian Legislator PAN Andi Surono, Pengantinnya Ir Rahman Sanusi.

MALILI– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur menggelar rapat usul pemberhentian Andi Surono sebagai anggota legislator PAN, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat, 9 Juni 2023.

Rapat Paripurna Itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu Timur Aripin, didampingi wakil ketua II DPRD Usman Sadik. Dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Aini Endis Anrika mewakili Bupati Luwu Timur, para anggota DPRD serta sejumlah pimpinan OPD.

Dalam rapat paripurna tersebut, Aripin menyampaikan usulan pemberhentian Andi Surono yang akan digantikan oleh pengganti antar waktu (PAW) Ir Rahman Sanusi.

\”Usul peresmian pemberhentian Andi Surono sebagai anggota DPRD Luwu Timur masa jabatan 2019-2024. Sekaligus usul peresmian pengangkatan saudara Ir Rahman Sanusi sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Luwu Timur sisa masa jabatan tahun 2019-2024 dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang undangan,\” Kata Aripin dalam sindang Paripurna DPRD Luwu Timur.

Sekedar diketahui, Andi Surono mengajukan pengunduran diri beberapa waktu lalu sebagai anggota DPRD Luwu Timur dari Partai Amanat Nasional karena telah bergabung di PDI Perjuangan sebgai bacaleg.

Sebelumnya, pada pemilu 2019 lalu, Andi Surono maju di dapil Mangkutana, Tomoni, Kalaena, dan Tomoni Timur melalui PAN.

Dalam Pileg itu Andi Surono mendapatkan suara terbanyak di PAN dan disusul oleh Ir Rahman Sanusi.(*)

Poliklinik THT RSUD I Lagaligo Miliki Peralatan Lengkap dan Dokter Spesialis THT-KL

KABARLUTIM–  RSUD I Lagaligo Luwu Timur saat ini telah memiliki Peralatan Pemeriksaaan Telinga Hidung Tenggorok-Kepala Leher (THT-KL) yang Lengkap dan canggih, serta terstandarisasi untuk memberikan pelayanan poliklinik spesialistik dalam rangka pencegahan, diagnosis, dan pengobatan berbagai penyakit yang berhubungan dengan telinga, hidung dan tenggorokan pada pasien dari berbagai usia, mulai dari bayi sampai lanjut usia di Kabupaten Luwu Timur.

Selain peralatan canggih, Poliklinik THT RSUD I Lagaligo juga disupport oleh dua orang tenaga dokter spesialias Telinga Hidung Tenggorok-Kepala Leher, yakni ; dr. Adi Matra Prawira, Sp.THT-KL dan dr. Asria Rusdi, Sp. THT-KL, dibantu 1 orang Perawat yang berkompoten dan 1 Orang Admin. Polilinik THT ini melayani pasien setiap rata-rata antara 15-20 Orang, serta dicover oleh BPJS Kesehatan.

dr. Adi Matra Prawira, Sp.THT-KL mengatakan, pemeriksaan THT dilakukan bertujuan untuk mengetahui berbagai kondisi atau masalah yang ada di telinga, hidung, atau tenggorokan.

“Ada beberapa jenis penyakit yang dapat ditangani oleh dokter spesialis THT, antara lain gangguan telinga seperti kehilangan pendengaran, gangguan keseimbangan, telinga berdengung, infeksi, dan tumor atau kanker di telinga. Gangguan hidung seperti alergi, sinusitis, sulit mencium suatu aroma, cedera hidung, hidung tersumbat, serta tumor atau kanker di hidung,“ jelas dr. Adi Matra Prawira, Kamis (08/06/2023).

“Gangguan tenggorokan seperti sulit menelan, suara terganggu, gangguan pada kelenjar adenoid, laringitis, atau tonsillitis. Gangguan tidur seperti apnea tidur obstruktif, kebiasaan mendengkur, dan gangguan tidur lain yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Gangguan di leher dan kepala seperti masalah di tulang tengkorak, rongga mulut, kelenjar ludah, kelenjar tiroid dan paratiroid, atau beberapa gangguan di kulit wajah.” Imbuhnya lagi.

Selain itu, ada beberapa tindakan medis yang dapat dilakukan oleh dokter spesialis THT di RSUD I Lagaligo saat melakukan pemeriksaan maupun pengobatan seperti Audiometri (Pemeriksaan audiometri dilakukan untuk menilai kemampuan pendengaran dan mendeteksi masalah pendengaran sejak dini), Esofangoskopi (dokter akan memasukkan selang fleksibel dengan ujung berkamera ke dalam mulut, lalu diarahkan ke kerongkongan untuk menilai gangguan pada tenggorokan, misalnya kondisi sulit menelan), Operasi sinus dengan endoskopi (dokter akan memasukkan selang teropong kecil ke dalam saluran hidung untuk mendiagnosis dan mengobati sinus), Tonsilektomi (Tonsilektomi dilakukan dengan cara memotong dan mengeluarkan amandel dari dalam tenggorokan. Operasi ini biasanya dilakukan pada pasien anak-anak). Septoplasti (Metode operasi septoplasti bertujuan untuk memperbaiki posisi septum hidung dan membuka sumbatan yang menghambat saluran pernapasan).

Selanjutnya, Trakeostomi (Tujuan utama prosedur trakeostomi adalah mengatasi saluran pernapasan yang tersumbat dengan memasang tabung pernapasan di trakea), Timpano mastoidektomi (Operasi ini bertujuan untuk membuang jaringan abnormal atau jaringan yang telah rusak karena infeksi pada area tulang mastoid di belakang telinga), dan Operasi tumor di leher (melakukan operasi untuk menghilangkan benjolan atau tumor yang berada di area leher dan kepala). (*)

Legislator Golkar Najamuddin Lapor Ke Bupati Budiman , Soal Asuransi Mobil Randis Desa

MALILI – Legislator Partai Golkar Luwu Timur Najamuddin, mempertanyakan asuransi kendaraan Dinas kepala Desa (Kades).

Hal itu disampaikan Najamuddin sekaligus melaporkan ke Bupati Luwu Timur Budiman dalam rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Selasa, 7 Juni 2023 kemarin.

Dalam interupsi itu Najamuddin meminta agar asuransi kendaraan mobil dinas Kepala Desa ditinjau ulang.

Anggota DPRD Luwu Timur itu mengungkapkan setiap mobil desa yang mengalami insiden akan dibayarkan sedikitnya Rp 300 ribu per titik.

“Kenapa mobil desa setiap mau dikerja diklaim dilaporkan dulu bahwa ada kerusakan baru dibayar. Baru titiknya itu satu kerusakan dilapor dibayar Rp 300 ribu, jadi kalau satu mobil ada tiga titik goresan berarti harus dibayar Rp 900 ribu,” Kata Najamuddin saat dikonfirmasi , Kamis, 8 Juni 2023.

Najamuddin menjelaskan , harusnya adanya asuransi untuk kendaraan dinas Kades berarti tidak ada lagi kendaraan yang keropos atau yang tergores karena telah dicover oleh asuransi.

“Adanya anggaran asuransi mobil desa dinilai tidak sejalan yang ada di lapangan karena banyak kendaraan yang masih tergores dan tidak diperbaiki. Coba lihat saja dilapangan pasti masih banyak mobil desa yang tergores,” Beber Najamuddin.

Lebih lanjut, Najamuddin mengungkapkan besaran anggaran asuransi setiap desa bervariasi mulai Rp 4 juta – Rp 5 juta lebih. Tergantung usia mobil dinas tersebut.

“Yang perlu juga dipertanyakan ini dalam rangka menunjuk salah satu asuransi itu prosesnya seperti apa. Apakah lelang atau bagai mana? Ini perlu dipertanyakan karena ini bukan anggaran kecil ini kan uang APBD,” Ukapnya.

Menjadi pertanyaan juga, kata Najamuddin, biaya perawatan kendaraan dikemanakan sudah ada asuransi kendaraan. Apakah biaya perawatan itu dilarikan ke asuransi atau seperti apa?

“Yang ini juga kan rancu, pernyataannya kenapa mobil di desa diasuransikan mobil dinas lain tidak.,” Pungkasnya.(*)

Usman Sadik Desak DLH Turunkan Lembaga Lingkungan , Investigasi Pencemaran Danau Matano

MALILI-Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Usman Sadik mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan investigasi pencemaran Danau Matano yang diduga dilakukan oleh PT.Vale TBK.

Menurut Usman Sadik, Danau Matano ini salah satu destinasi Wisata Luwu Timur dan juga merupakan danau purba.

\”Pencemaran lumpur ini berbahaya bagi ikan endemik danau Matano, kemudian danau Matano itu sudah menjadi destinasi wisata, danau purba, dan sudah ditetapkan sebagai desa wisata,\” kata Usman Sadik

Sehingga , lanjut Usman Sadik, pihaknya meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mencari lembaga lingkungan yang kompeten untuk melakukan investigasi penyebab utamanya .

\”Saya minta DLH turunkan lembaga lingkungan yang kompeten untuk menelusuri terindikasi pencemaran Danau Matano yang disinyalir sudah ada endapan Lumpurnya,\” Kata Legislator PAN ini.

Dikatakan Usman Sadik, jika sampai pencemaran tersebut terbukti akibat dari kegiatan pertambangan, pihaknya akan meminta DLH dan ESDM untuk mengambil sikap, apakah itu bentuk pelanggaran.

\”Disisi lain ,kita minta pihak perusahaan bertanggung jawaban atas dampak lingkungan yang dilahirkannya,\”tandas Usman

Tidak hanya Danau Matano, Usman Sadik juga meminta DLH turun mendetifikasi ada pencemaran limbah dari tumpahan sedimen PT.Vale ke sungai Lamangka hingga mengalir ke Danau Mahalona.

\”Ini perlu keseriusan pemerintah , bukan hanya sungai yang keruh melainkan ikan endemik danau juga ikut terkena resiko pencemaran, begitupun juga dengan sungai Malili, \” tandas Usman Sadik

Diketahui, Diduga tercemar Danau Matano ini sudah ramai dipemberitaan dan media sosial. beredarnya video insiden limpasan air yang membuat air danau Matano menjadi keruh.

Usman Sadik mengaku, Pihaknya bersama DPRD Luwu Timur sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PT Vale dan DLH Kabupaten Luwu Timur, Rabu 7 Juni 2023 kemarin.

Dilansir dari Inspirasi Timur, Manajemen PT Vale, Bayu Aji mengatakan, insiden tersebut terjadi karena adanya limpasan air permukaan yang berasal dari daerah Langolia melalui GFS, drainase masyarakat dan dibuang ke tanjung Sorowako lama (danau Matano)

Setelah dilakukan pengecekan di lapangan disimpulkan bahwa potensi sumber kekeruhan bukan berasal dari area pertambangan Konde sesuai dengan kunjungan gabungan dan sesuai dengan sampel kekeruhan di area kolam Langolia

Atas kondisi tersebut akan dilakukan investigasi lebih lanjut berdasarkan pelacakan aliran sungai, selain itu telah dilakukan pengambilan sampel air pada aliran limpasan air permukaan. Serta melalukan pemeriksaan kondisi parit perimeter dan drainase Konde untuk memastikan penyebab yang terjadi.

Menurut Bayu Aji, kondisi ini terjadi setelah intensitas curah hujan yang tinggi selama dua hari berturut-turut di daerah tangkapan air di area Langolia (Sorowako).(*)

DPRD Lutim Sepakati Kenaikan Tarif Air PDAM, Heriyanti: Sudah Manusiawi

MALILI – DPRD Kabupaten Luwu Timur, mendukung rencana Perumdam Waemami Kabupaten Luwu Timur yang akan melakukan Penyesuaian Tarif air.

Penyesuaian harga ini dipandang layak karena selama ini tarif air di Kabupaten Luwu Timur paling terendah, tidak sesuai dengan beban operasional Perumdam Waemami.

Demikian hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi Di DPRD Luwu Timur dengan Manajemen Perumdam Waemami yang berlangsung di Ruang Aspirasi, Kamis (08/06/2023).

Menurut Heryanti Harun, Anggota DPRD Luwu Timur, yang hadir dalam RDP, besaran nilai kenaikannya sangat manusiawi, karena ada klasifikasinya.

Meski mendukung rencana penyesuaian tersebut, DPRD Luwu Timur, menekankan kenaikan tarif air ini harus dibarengi dengan semakin membaiknya kualitas air dan pelayanan.

” Kita dukung rencana penyesuaian harganya, tapi kami juga minta kenaikan tarif ini harus disertai dengan membaiknya kualitas air dan pelayanan. ” Ungkap Heryanti Harun.

Selain itu, ia juga meminta Perundam Waemami bekerja sesuai aturan, sedapat mungkin terhindar dari persoalan hukum. Karena kita berharap dibawah manajemen barunya, Perumdam Waemami ini bisa menjadi Perusahaan Daerah yang sehat dan kuat. Kata Heryanti.(*)

Ini Isi Laporan Pansus DPRD Lutim , Salah Satunya Banyak Potensi Pendapatan Belum Terdata

MALILI– Anggota DPRD Luwu Timur, Tugiat menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi Pansus dan menjadi perhatian Pemda Luwu Timur.

Diantaranya Dinas Kesehatan diminta agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Badan Layanan Umum daerah (BLUD) Puskesmas dengan menilai tiga Aspek yakni, Aspek Kinerja, manfaat dan Keuangan.

Selanjutnya pemerintah Daerah diminta agar menyiapkan sarana dan prasarana dalam suatu objek wisata agar menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung di kabupaten Luwu Timur.

“terkait dengan Penarikan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) agar dilakukan langsung ke lokasi pertambangan dikarenakan banyaknya pembangunan kegiatan Perumahan,\” Kata Wakil Ketua Pansus,  Tugiat dalam Laporannya melalui rapat Paripurna Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Selasa (06/06/2023).

“Untuk Badan pendapatan Daerah agar melakukan Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak, menggali sumber-sumber potensi pendapatan yang masih belum terdata dengan melakukan berbagai hal, survei pendataan maupun pengkajian yang lebih akurat lagi terhadap potensi yang ada.”imbuhnya .

“dan terkahir Pansus Menyampaikan bahwa mengingat Ranperda ini nantinya mengatur terkait dengan pajak dan retribusi daerah maka dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antar perangkat Daerah dan Instansi terkait.” Tutup Tugiat.

Rapat paripurna dihaidiri oleh Bupati Luwu Timur,Drs.H.Budiman,M.Pd , bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Para Kepala OPD serta Camat.(*)

Bupati Budiman Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun  2022

MALILI– Bupati Luwu Timur, H. Budiman menghadiri Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur dalam rangka Penyerahan   Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Selasa 6 Juni 2023.

Selain penyerahan Ranperda, Bupati juga menyampaikan pendapat akhir Kepala Daerah Terhadap  Ranperda tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Sidang Paripurna tersebut dirangkaikan dengan Laporan Pansus yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lutim, Aripin didampingi Wakil Ketua I, H.MH Siddik dan Wakil Ketua II, Usman Sadik dan dihadiri secara langsung segenap Anggota DPRD Luwu Timur.

Budiman mengatakan, dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, BPK telah melakukan audit terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2022.

\”Dari hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dimana BPK telah memberikan UnQualified Opinion atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),\”kata Budiman

Budiman mengatakan , Luwu Timur saat ini  sudah mencatat capain WTP yang ke 11 kali, semua itu tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak terutama dari pimpinan dan segenap anggota dewan.

Bupati juga menyampaikan gambaran singkat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. dengan rincian ;

Pendapatan.

Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 1.616.869.357.811,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.732.661.442.909,29

Pendapatan Asli Daerah (PAD) target sebesar Rp. 325.302.193.230,00 dan terealisasi sebesar Rp.341.265.079.449,43

Belanja dan Transfer.

Anggaran belanja dan Transfer ditargetkan sebesar Rp.1.724.113.886.050,00
dengan realisasi Rp1.666.445.074.250,42 Atau 96,66 persen .

Secara umum realisasi Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dimana pada TA. 2022 penerimaan pembiayaan dapat terealisasi sebesar Rp. 113,8  Miliar lebih atau 100% dari yang ditargetkan sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp. 6,4  Miliar atau 97,64 persen . Dengan demikian diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp. 107,4  Miliar lebih.(**)