Sejumlah Anggota DPRD Luwu Timur Datangi Kantor PT PUL, Ini yang Dibahas

KABAR LUTIM- Sejumlah anggota Komisi III DPRD Luwu Timur mendatangi kantor PT PUL di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Senin 2 Desember 2024.

Mereka mendatangi kantor PT PUL terkait dengan aktivitas kendaraan perusahaan yang melintasi jalan nasional yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas.

Anggota DPRD Luwu Timur, Iwan berharap kedepan, PT PUL harus menjamin keamanan pengguna jalan umum yang melintas, sebab ini harus diutamakan mengingat PT PUL menggunakan jalan raya dalam mengangkut ore nikel.

Kedatangan Komisi Tiga DPRD Luwu Timur ke PT PUL ini disambut baik manajemen PT PUL.

Dea Eksternal PT PUL mengatkan, berjanji akan lebih mengutamakan keamanan masyarakat yang melintas dan keamanan pekerjanya.

“Nanti kita akan menempatkan karyawan yang profesional dalam menjalankan tugasnya, memasang Rambu dan memasang lampu,” Ungkap Dea.

Badawi Alwi, Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur, menyampaikan pertemuan tersebut menghasilkan, untuk jangka Pendek ini PT PUL bersedia mengutamakan keamanan bagi warga yang berkendaraan di jalan, dan untuk jangka panjangnya PT PUL akan membangun fly over.

Demi keamanan warga yang berlalu lalang, PT PUL harus membangun fly over, dan kami juga akan mengecek lagi izin Kementerian PUPR terkait penggunaan jalan nasional oleh PT PUL. Yang ada ini barus Amdal Lalin dari dinas Perhubungan Provisnsi Sulsel,” tutup Badawi.(*)

Serahkan Bantuan Ekor Kambing, Badawi Alwi Harapkan Kesejahteraan Masyarakat

KABAR LUTIM – Anggota DPRD Luwu Timur, Badawi Alwi menyerahkan bantuan ekor kambing kepada kelompok ternak.

Penyerahan bantuan ekor kambing ini merupakan aspirasinya untuk masyarakat di wilayah dapilnya yakni Wotu-Burau.

Anggota fraksi Golkar itu mengatakan, bantuan itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah masyarakat sudah bisa menerima bantuan, semoga bisa di jaga dan di kembangkan sehingga dapat meningkatkan kesejahtraan dan sehingga kedepan Luwu Timur menjadi daerah penyedia daging”, kata Badawi Alwi, Rabu 4 Desember 2024.(*)

Bupati Luwu Timur Budiman Salurkan Hak Suaranya di TPS 5 Kelurahan Malili

MALILI– Bupati Luwu Timur, Budiman menyalurkan hak suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Pilkada serentak itu meliputi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Dari pantauan, Bupati Budiman bersama keluarga menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Rabu (24/11/2024).

Setelah menggunakan hak pilihnya, Bupati Budiman memantau pencoblosan di beberapa TPS di Kecamatan Malili.

\"\"

Untuk diketahui, Budiman merupakan petahana yang kembali bertarung di Pilkada Luwu Timur bersama dengan wakilnya Mochammad Andi Akbar Leluasa.

Di Luwu Timur ada tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur yakni, pasangan nomor urut 1 Isrullah-Usman, nomor urut 2 Budiman-Akbar dan nomor urut 3 IBAS-Puspa.

Sedangkan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel dua pasangan calon yakni, nomor urut 1 Danny-Azhar, nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati.(*)

Usai Pilkada, Wakil Ketua II DPRD Lutim Ajak Masyarakat Bersatu

KABAR LUTIM- Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Hj.Harisa menyerukan kepada masyarakat Luwu Timur untuk menerima hasil Pilkada dengan hati yang lapang serta kembali bersatu demi membangun Bumi Batara Guru yang dicintai bersama.

“Isrullah-Usman, Budiman-Akbar dan Ibas-Puspa adalah putra-putri terbaik daerah Luwu Timur. Siapapun diantara mereka yang terpilih. Ialah Bupati dan Wakil Bupati kita yang diberi amanah oleh masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Lutim ini juga mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

“Kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak, seluruh elemen masyarakat, Pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, Gakumdu, TNI dan Polri yang telah berpartisipasi dan berkontribusi, bekerja keras sejak awal tahapan Pilkada hingga hari pemungutan suara. Kontribusi dan partisipasi Anda semua sangat berarti dalam perjalanan demokrasi yang aman, damai dan riang gembira ini,” ujar Hj.Harisa, Rabu (27/11/2024).

Harisa menekankan pentingnya menjaga persatuan setelah pesta demokrasi usai. Ia mengajak masyarakat untuk bersatu demi kemajuan Luwu Timur.

“Pilkada telah kita lalui dengan aman dan damai. Kini saatnya kita menerima hasilnya dengan lapang dada, apapun hasilnya. Bersama-sama, kita bangun Luwu Timur menjadi daerah yang lebih maju, mandiri, Sejahtera, harmonis, dan berkeadilan,” Imbuh Anggota DRPD dari Fraksi PAN, Hj Harisa. (*)

DPRD Luwu Timur Tetapkan APBD Tahun 2025 Sebesar 2,1 Triliun

KABAR LUTIM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui Rapat Paripurna, senin 25/11/2024

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Luwu Timur ini dipimpin oleh Ketua DPRD Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I, HM. Siddiq BM, dan Wakil Ketua II, Hj. Harisah Suharjo dan dihadiri oleh Bupati serta Segenap Anggota DPRD Luwu Timur

Sebelum APBD ditetapkan, badan Anggaran (Banggar) terlebih dahulu melaporkan hasil pembahasan Ranperda APBD berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Juru Bicara Banggar, Badawi Alwi menjelaskan bahwa semua Fraksi telah menyetujui dan Menerima Ranperda APBD untuk dilanjutkan pada tahapan selanjutnya, dan menyampaikan hasil pembahasan Pembahasan Banggar terkait Ranperda APBD Tahun 2025 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Sebesar Rp. 2.053.759.920.400,-
2. Belanja Daerah Sebesar Rp. 2.113.403.299.315,-
3. Defisit Rp. 59.643.378.915,-
4. Pembiayaan Netto Rp. 59.643.378.915,-

Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte menyampaikan Terima Kasih kepada Pemerintah Daerah dan semua pihak atas kerjasama yang dibangun dalam proses pembahasan Ranperda APBD.

“Saya berharap APBD Tahun 2025 dilaksanakan atas dasar kepentingan dan kebaikan Masyarakat Kabupaten Luwu timur” Tutupnya.(*)

Ketua DPRD Ober Datte Pimpin Rapat Paripurna Ranperda APBD 2025

KABAR LUTIM– Ketua DPRD Luwu Timur, Obert Datte pimpin rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2025 di Kantor DPRD Luwu Timur, Senin (25/11/2024).

Dalam rapat Paripurna tersebut Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2025 disahkan menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2025.

Agenda dimulai dengan penyampaian laporan Banggar DPRD yang memaparkan poin-poin penting hasil pembahasan Ranperda APBD. Bupati Luwu Timur, H. Budiman, menandatangani persetujuan bersama dengan Ketua DPRD, Obert Datte.

Budiman dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.

“APBD 2025 adalah langkah maju yang dirancang dengan banyak koreksi dan saran positif dari DPRD untuk kemajuan daerah kita,” tegasnya.

Budiman juga mengajak seluruh elemen pemerintah untuk tetap fokus pada pembangunan prioritas meskipun terdapat keterbatasan anggaran.

“Dengan kerja sama yang kuat, pembangunan dapat terus dilakukan secara bertahap untuk kesejahteraan masyarakat,” tambah Budiman.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Lutim, anggota DPRD, kepala OPD, dan camat, menandai komitmen bersama dalam mendukung pembangunan Luwu Timur yang inklusif dan berkelanjutan.

DPRD Lutim Gelar Rapat Paripurna Ranperda APBD 2025, Begini Kata Inmanuddin

KABAR LUTIM– DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Lutim Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lutim, Senin (25/11/2025).

Turut hadir dalam Rapat paripurna, Wakil Bupati Luwu Timur Mochammad Akbar Andi Leluasa, Staf Ahli Pembangunan Kabupaten Luwu Timur, Rapiuddin, Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur, Aswan Azis, serta segenap jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lutim.

Rapar Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu Timur, Lima fraksi menyampaikan pandangannya, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (Gerindra,PPP dan Gelora), Fraksi PAN, dan Fraksi Golkar.

 

Anggota Dewan Inmanuddin,SH dari Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, menyampaikan sebanyak 10 pendapat terkait APBD Perubahan 2025 dengan harapan pembangunan di Kabupaten Lutim bisa semakin baik, bagus dan berkelanjutan.

 

“Dan Perubahan APBD tahun 2025 merupakan langkah konstitusional yang sangat penting dalam merancang program pembangunan dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat tahun 2025, selain itu Fraksi GPR juga menyampaikan Perlunya perhatian khusus terhadap Fasilitas-fasilitas Sekolah, yakni di tingkat Pendidikan Dasar dimana bangunan RKB dihampir semua sekolah mengalami kerusakan parah yang tidak layak pakai, dan di sarankan untuk penangananya bukan cuman sekedar rehab saja akan tetapi yang perlu adalah bangunan baru, serta penambahan mobiler,” Tegas Inmanuddin. (*).

Fraksi PDIP Minta Pemerintah Maksimalkan Sistem Informasi Geospasial

KABAR LUTIM– Juru Bicara Fraksi PDIP Muhammad Nur meminta Pemerintah Daerah Luwu Timur memaksimalkan sistem Informasi Geospasial Perikanan.

Sistem Informasi ini berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data perikanan. Demikian disampaikannya dalam Pendapat Akhir Fraksi PDIP di Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur, ( 25/11/2024).

Menurut Muhammad Nur, SIG dapat membantu pengelolaan perikanan tangkap secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Mengolah data geospasial yang berkaitan dengan perikanan, seperti potensi perikanan, kondisi pasang surut, dan penggunaan lahan

” Sistem informasinya ini sangat baik, bisa menampilkan informasi geospasial secara visual, seperti peta wilayah pesisir dan laut. ” ungkapnya.

Sistem ini juga bisa membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan tangkap.

SIG dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti Perencanaan kota, Manajemen lingkungan, Manajemen sumber daya alam, Perencanaan tanggap darurat, Perencanaan lokasi bisnis.

” Dan sebagai Penutup Fraksi PDIP menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2025 untuk diajukan ketingkat berikutnya. ” tutup Muhammad Nur. (*)

Komisi Satu DPRD Lutim Minta Semua Tenaga P3K Masuk dalam Data Base

KABAR LUTIM- Komisi Satu DPRD Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur membahas banyaknya data tenaga P3K yang belum terakomodir dengan baik.

RDP yang dipimpin Sukman Sadike ini bertujuan mengevaluasi rekruitmen tenaga PPP Luwu Timur yang saat ini masih banyak belum masuk data base. Demikian kata Sukman Sadike, (12/11/2024)

Dalam RDP tersebut, terungkap bahwa sejumlah tenaga PPPK di Luwu Timur belum terdaftar secara lengkap, yang berdampak pada ketidakjelasan status dan hak-hak mereka.

Komisi Satu DPRD Luwu Timur mendesak agar pihak BKPSDM segera melakukan pembenahan data untuk memastikan tenaga PPPK di kabupaten Luwu Timur masuk semua dalam sistem data.

“ Berdasarkan data yang ada formasi kita paling banyak itu sekitar 2.229 untuk tahun ini. Sementara yang baru terdata 1.500, orang. Jadi masih banyak yang belum terdata. ” ungkap Sukman Sadike.

Lanjut dikatakannya, BKPSDM harus memastikan semua OPD untuk secepatnya mendaftarkan nama – nama Pegawai P3K nya agar data base kita lengkap dan pengambilan keputusan jadi tepat. (*)

Ketua Fraksi PAN Minta Pemkab Lutim Turun Tangan Selesaikan Konflik di Laoeha Raya

KABAR LUTIM- Rivaldi, Anggota DPRD Fraksi PAN dari Dapil Kecamatan Towuti dan Kecamatan Nuha meminta kepada pemerintah daerah turun tangan menyelesaikan konflik antara masyarakat Loeha Raya dan PT Vale Indonesia. Hal ini disampaikan Rivaldi melalui pandangan Fraksi PAN dalam rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (11/11/2024).

“Aktivitas eksplorasi dan rencana perluasan kegiatan tambang nikel PT Vale Indonesia di tanamalia juga menjadi perhatian kami,dengan melihat potensi konflik antara Masyarakat Loeha raya dan PT Vale Indonesia akan semakin membesar , maka kami meminta melalui pemerintah daerah untuk turun tangan , karena sumber kehidupan para petani di sana adalah kebun Lada,” Tegas Rivaldi.

“Demikian Pandangan Umum Fraksi PAN yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan , Fraksi PAN menyetujui untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih,” Tutup Rivaldi usai menyampaikan pandangan Fraksi PAN terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun anggaran 2025. (*).