Kategori: Politik

KABAR LUTIM – Anggota DPRD Luwu Timur dari Partai Demokrat, I Made Sariana SH, menanggapi kurangnya jatah pupuk anggota kelompok tani yang terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Tanggapan tersebut dikemukakan I Made Sariana.SH, saat diwawancarai Penalutim, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian Ketahanan dan Peternakan (DPKPP) kabupaten Lutim, selasa (04/06/2024).

“Terkait dengan jatah pupuk tersebut, regulasinya sudah diatur oleh pusat, hanya saja yang jadi permasalahan keterlambatan dalam pengiriman, yang kebanyakan persoalan ada pada pengecer, untuk itu, saya berharap kepada teman-teman di Dinas terkait dengan disributornya, untuk mengevaluasi pengecer di lapangan,”ungkapnya.

Menurut Anggota Legislator dari Partai Demokrat Itu, kebanyakan petani sudah menebus pupuk, hanya saja stok pupuk belum sampai ke pada kelompok tani, karena keterlambatan pengiriman dan itu jadi masalah yang banyak dikeluhkan.

“Ini terjadi hampir disemua wilayah, sebenarnya kami minta di Dinas untuk menverifikasi semua pengecer, siapa pengecer yang bermasalah seperti itu kalau memang tidak cocok diganti saja, supaya jangan membuat masalah,” kata I Made Sariana.

Namun kalau berkaitan dengan berkurangnya kuota pupuk, tidak ada seperti itu karena semuanya telah di atur, sesuai dengan regulasi yang ada, pihanya tidak bisa interfensi aturan yang ada.
Saat ditanyakan media ini terkait adanya penambahan kuota pupuk untuk petani, dari kementan terkait ditahun 2024.

I Made Sariana mengatakan, adanya penambahan kuota pupuk petani di Lutim kemungkinan belum akan terakomodir. Sebab, yang sekarang ini telah dicairkan masih TW 1, sedangkan untuk TW 2 baru dicairkan untuk saat ini. Sehingga, TW3 belum berjalan pencairannya, dengan ada keterlambatan tersebut perlu ditelusuri apa yang menjadi kendala.

“Kami akan mengagendakan lagi mengundang kembali dinas terkait untuk duduk bersama membicarakan permasalah ini,”tandasnya. (\”)

MALILI, KABAR LUTIM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Luwu Timur (Lutim) menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dua anggota DPRD kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kunker dua anggota DPRD Kolut tersebut, diterima Wakil ketua I DPRD Lutim H.Muh.Siddiq.BM, didampingi anggota DPRD dari Fraksi PAN Ir.Rahman, Fraksi Hanura Alpian Alwi dan Abdul Munir Razak serta I Wayan Suparta dari fraksi partai Gerindra, Selasa (4/6/2024).

Kedua anggota DPRD Kolaka Utara tersebut merupakan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) kegiatan kunker itu berlangsung diruangan Sekertaris DPRD Lutim.

Usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua 1 H.M. Siddik, kepada awak media mengatakan, kedatangan Anggota DPRD dari Kolut ke DPRD Lutim dalam rangka kunjungan kerja, guna membahas dan bertanya bagaimana sistem pemberlakukan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) di kabupaten Luwu Timur (Lutim).

“Kunjungan kerja anggota DPRD Kolut ke DPRD Lutim hanya ingin bertanya terkait sistim di DPRD Lutim dalam berlakukan aturan, terhadap pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Kabupaten Luwu Timur, sesuai apa yang kami ketahui terkait hal tersebut itu lah yang kami sampaikan kepada mereka,”kata H.M. Siddik.

Politisi dari Partai Nasdem itu berharap kunker DPRD Kolut ke DPRD Lutim, mendapatkan hasil positif dalam hal sistim kepemilikan IUP bisa kembali dipraktekkan di daerahnya.

MALILI, KABAR LUTIM- Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin mengatakan Luwu Timur merupakan daerah rawan bencana di Sulawesi Selatan.

Bencana yang rawan dan biasa terjadi di Luwu Timur seperti banjir, gempa bumi maupun tanah longsor.

“Diperlukan upaya pencegahan maupun pembangunan pasca bencana untuk menunjang akses dan mobilitas perekonomian masyarakat,” kata Aripin, baru-baru ini.

Aripin juga mengingatkan agar masyarakat waspada bila cuara buruk terjadi.

Khususnya daerah yang rawan terjadi banjir dan tanah longsor, seperti di Kasintuwu Mangkutana dan daerah lainnya.

“Jika terjadi curah hujan sangat tinggi kita harus tetap waspada dan sudah punya aksi tepat manakala bencana itu terjadi,” pesan Aripin.

MALILI, KABAR LUTIM- Anggota DPRD Luwu Timur, Alpian khawatir sumber air baku warga di Kecamatan Malili terancam dengan beroperasinya Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kecamatan Malili.

“Perlu kita pikirkan sekarang ini adalah bagaimana menyelamatkan sumber air kita dari gempuran IUP,” kata Alpian, Jumat (24/5/2024).

“Kalau ini beroperasi, kita tidak akan lagi berbicara soal gratis atau subsidi air tapi lebih pada gigit jari karena kesulitan air di lumbung air,” imbuhnya.

Sebab, disinyalir lokasi IUP tersebut masuk dalam sumber air baku Perumdam Waemami yang dialirkan ke pelanggan.

Sebelumnya, Fraksi Hanura DPRD Luwu Timur menyoroti adanya izin usaha pertambangan (IUP) di belakang Kantor Bupati Luwu Timur.

Diungkapkan Jubir Fraksi Hanura, Rully Heriawan di Kantor DPRD Luwu Timur, Jumat (19/4/2024).

Rully juga meminta Bupati Luwu Timur mengambil sikap tegas terkait IUP pertambangan yang lokasinya di belakang kantor bupati

“Jika terlambat ditangani diyakini akan menjadi sumber konflik antara masyarakat dan investor pemegang IUP,” kata Rully.

Selain itu jika IUP tersebut beroperasi maka akan mengancam persediaan air baku Perumdam Waemami yang mengandalkan sumber air di Sungai Lawape.

“Prinsip kita lebih baik kita mencegah sebelum menjadi masalah, karena dipastikan IUP tersebut akan membawa dampak buruk bagi pemerintahan Luwu Timu,” kata Rully.

Menurut Rully, Fraksi Hanura yakin dengan sisa waktu yang masih panjang, Bupati Luwu Timur bisa menuntaskan semua agenda kerakyatan yang tiap tahun dituangkan dalam APBD.