Kategori: Politik

KPU Luwu Timur Musnahkan 315 Lembar Surat Suara Rusak dan Lebih

MALILI– Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 besok, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur memusnahkan total 315 lembar surat suara yang berlebih dan rusak.

Pemusnahan dilakukan di Gudang Logistik KPU Kabupaten Luwu Timur dengan cara membakar surat suara tersebut.

\”Kami memusnahkan surat suara yang berlebih dan rusak agar tidak disalahgunakan. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan integritas Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024,\” ujar Ketua KPU Luwu Timur, Irfan Lahabu.

Adapun Surat Suara yang Dimusnahkan yakni, 44 lembar surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 271 lembar surat suara Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur

Lanjutnya mengatakan, pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat Luwu Timur untuk menentukan arah dan masa depan provinsi maupun kabupaten yang kita cintai ini.

KPU Kabupaten Luwu Timur terus memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai jadwal, dengan mengutamakan prinsip demokrasi yang bersih, jujur, dan transparan.

Persiapan logistik, termasuk pengamanan surat suara, dilakukan dengan pengawasan ketat. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

“Kami juga bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menjaga distribusi logistik hingga ke tempat pemungutan suara,” tambahnya.

Proses ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan, yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Semua pihak diimbau untuk mendukung jalannya pemilihan dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

Hadir dalam kegiatan ini, Ketua dan Anggota KPU Luwu Timur, Wakapolres Luwu Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Sekretaris KPU Luwu Timur, Sekretaris Bawaslu Luwu Timur, Perwira Penghubung Kodim 1403 Palopo, Kepala Kesbangpol Luwu Timur, serta Perwakilan dari Pengadilan Negeri Malili.(*/)

 

Diduga Direkayasa, Penjual Buroncong Bawa Amplop Bertuliskan Budiman di Pasar Solo Rupanya Relawan Paslon Lain

Luwu Timur – Aksi penjual buroncong di pasar Solo kecamatan Angkona, kabupaten Luwu Timur, hebohkan pengunjung pasar.

Penjual buroncong ini kedapatan oleh warga sedang bawa dan bagi-bagi puluhan amplop bertuliskan Budiman di pasar Solo, Selasa 26 November 2024.

Saat kepergok dia hanya meminta maaf dan mengaku salah hanya bercanda, dia pun dibawa warga ke kantor Camat Angkona untuk keterangan tujuan membagi amplop tersebut.

“ Cuma bercanda-bercanda begitu, ya sebelumnya saya minta maaf pak lah kalau saya salah,” Katanya saat ditanya warga.

Saat ditanya lebih detail dia mengaku relawan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati lain bukan relawan Budiman Akbar.

Rupanya penjual buroncong ini adalah warga kecamatan Burau, bukan warga desa Solo kecamatan Angkona.(*)

Luwu Timur Mencekam! Simpatisan Paslon Kian Bringas, Grebek Rumah Warga, Periksa Tas dan Mobil Masyarakat Biasa

LUWU TIMUR – Tensi Pilkada di Luwu Timur kian memanas. Tim salah satu pasangan calon kian bringas melakukan razia. Tidak hanya mencegat, mereka juga menggrebek salah satu rumah, serta memeriksa tas dan mobil warga.

Video penggerebekan itu, ramai beredar di media sosial. Dalam video yang beredar terdengar suara seorang pria yang menyebut jika mantan desa atas nama Sadirin datang menggerebek.

\”Mantan desa Sadirin datang menggerebek rumah rohani. Biar tasnya apa diperiksa semua,\” ujarnya.

Sebelumnya aksi razia dan penjegatan oleh salah satu tim Paslon ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Pasalnya aksi tersebut membuat risih warga lantaran diperiksa secara paksa.

Mereka menghentikan para pengendara dan menggeledah paksa kendaraan warga. Aksi ini membuat resah dan membuat warga takut untuk melakukan aktivitas.

Ahmad Yani salah satunya. Ia dirundung sekelompok warga. Kejadiannya, Senin 25 November 2024. Saat itu Ahmad hendak membeli pulsa data di daerah Kecamatan Angkona.

\”Karna saya sadari ada yang buntutika, karena saya penasaran akhirnya saya sengaja putar-putar tidak lama saya diberhentikan terus ditanya-tanya dengan nada tinggi,\” ujarnya.

\”Saya ditanya, mau kemana bos? Saya bilang mau beli pulsa data, saya ditanya sambil di rekam dengan hp, tidak lama saya diikuti terus baru dicegat lagi terus dipaksa buka bagasi motor,\” sambung Ahmad.

Tidak terima dengan tuduhan tidak mendasar dan intimidasi, serta perundungan yang dialaminya. Ahmad Yani melapor kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian.

\”Saya sudah melapor ini ke Polisi karena kejadian itu tadi, menuduh tak berdasar dan melanggar hak privasi saya,\” jelasnya.

Hal serupa dialami, Marliyanti Randa. Ia dijegat di jalan oleh sejumlah warga yang diduga merupakan pendukung salah satu paslon.

Marliyanti dijegat saat hendak berkunjung ke rumah keluarganya di Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni.

\”Iye dek. Saya hentikan dan dipaksa buka bagasi mobil. Padahal saya cuma mau berkunjung ke rumah keluarga,\” ujarnya.

\”Saya sudah laporkan kejadian ini di Polsek Mangkutana,\” jelasnya. (*)

Kapolres Luwu Timur Bakal Tindak Tegas Pelaku Aksi Swiping Liar Jelang Pilkada

MALILI– Aksi swiping liar yang dilakukan para relawan dan timses calon kepala daerah di Luwu Timur marak dan resahkan masyarakat.

Bahkan pengendara yang melintas jika dianggap asing di kampung tersebut jadi sasaran pemeriksaan barang bawaan.

Video swiping liar tersebut beredar luas di media sosial, hal ini menjadi keresahan masyarakat yang beraktivitas diluar rumah.

Hingga sore ini, sejumlah korban swiping liar telah melaporkan para pelaku ke Polsek dan Polres Luwu Timur, mereka tidak terima aksi semena-mena yang dilakukan para pelaku.

Menaggapi aksi swiping liar yang marak tersebut, Kapolres Luwu Timur, AKBP. Zulkarnain bakal menindak tegas dan tidak tebang pilih.

Kapolres mengungkapkan bahwa aksi para terduga melakukan swiping terhadap masyarakat yang sedang beraktivitas tidak benarkan oleh hukum, dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

“ Akan kita tindak tegas, dan aksi mereka ini bukan rana pidana pemilu tapi prosesnya ke individu yang melakukan,” Tegas Kapolres , Zulkarnain Senin 25 November 2024.

Kapolres juga mengimbau seluruh masyarakat agar tidak membuat gerakan tambahan atau terprovokasi dengan aksi-aksi yang dapat mengganggu keamanan jelang Pilkada.(*)

Mobil Pengangkut Uang Transportasi Saksi Budiman-Akbar Digrebek Massa Secara Anarkis

MALILI, KABAR LUTIM– – Insiden mengejutkan terjadi di Luwu Timur ketika sebuah mobil yang membawa uang transportasi untuk saksi TPS tim Budiman-Akbar digerebek secara paksa oleh sekelompok warga.

Massa yang bertindak anarkis mengepung kendaraan tersebut sebelum akhirnya digiring ke Polres Luwu Timur.

Juru Bicara Budiman-Akbar, Ibriansyah Irawan, mengecam keras tindakan main hakim sendiri tersebut.

“Tindakan seperti ini tidak dapat dibenarkan secara hukum. Mobil pribadi adalah milik seseorang yang dilindungi oleh undang-undang. Penggeledahan hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum, bukan oleh kelompok masyarakat,” tegas Rian.

Menurutnya, jika ada dugaan pelanggaran hukum, seharusnya dilaporkan kepada pihak berwenang tanpa harus mengambil tindakan sepihak.

“Ini adalah negara hukum, dan setiap permasalahan harus diselesaikan sesuai prosedur hukum, bukan dengan tindakan anarkis,” tambahnya.(*/)

DPRD Luwu Timur Tetapkan APBD Tahun 2025 Sebesar 2,1 Triliun

KABAR LUTIM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui Rapat Paripurna, senin 25/11/2024

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Luwu Timur ini dipimpin oleh Ketua DPRD Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I, HM. Siddiq BM, dan Wakil Ketua II, Hj. Harisah Suharjo dan dihadiri oleh Bupati serta Segenap Anggota DPRD Luwu Timur

Sebelum APBD ditetapkan, badan Anggaran (Banggar) terlebih dahulu melaporkan hasil pembahasan Ranperda APBD berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Juru Bicara Banggar, Badawi Alwi menjelaskan bahwa semua Fraksi telah menyetujui dan Menerima Ranperda APBD untuk dilanjutkan pada tahapan selanjutnya, dan menyampaikan hasil pembahasan Pembahasan Banggar terkait Ranperda APBD Tahun 2025 sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Sebesar Rp. 2.053.759.920.400,-
2. Belanja Daerah Sebesar Rp. 2.113.403.299.315,-
3. Defisit Rp. 59.643.378.915,-
4. Pembiayaan Netto Rp. 59.643.378.915,-

Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte menyampaikan Terima Kasih kepada Pemerintah Daerah dan semua pihak atas kerjasama yang dibangun dalam proses pembahasan Ranperda APBD.

“Saya berharap APBD Tahun 2025 dilaksanakan atas dasar kepentingan dan kebaikan Masyarakat Kabupaten Luwu timur” Tutupnya.(*)

Ketua DPRD Ober Datte Pimpin Rapat Paripurna Ranperda APBD 2025

KABAR LUTIM– Ketua DPRD Luwu Timur, Obert Datte pimpin rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2025 di Kantor DPRD Luwu Timur, Senin (25/11/2024).

Dalam rapat Paripurna tersebut Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2025 disahkan menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2025.

Agenda dimulai dengan penyampaian laporan Banggar DPRD yang memaparkan poin-poin penting hasil pembahasan Ranperda APBD. Bupati Luwu Timur, H. Budiman, menandatangani persetujuan bersama dengan Ketua DPRD, Obert Datte.

Budiman dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.

“APBD 2025 adalah langkah maju yang dirancang dengan banyak koreksi dan saran positif dari DPRD untuk kemajuan daerah kita,” tegasnya.

Budiman juga mengajak seluruh elemen pemerintah untuk tetap fokus pada pembangunan prioritas meskipun terdapat keterbatasan anggaran.

“Dengan kerja sama yang kuat, pembangunan dapat terus dilakukan secara bertahap untuk kesejahteraan masyarakat,” tambah Budiman.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Lutim, anggota DPRD, kepala OPD, dan camat, menandai komitmen bersama dalam mendukung pembangunan Luwu Timur yang inklusif dan berkelanjutan.

DPRD Lutim Gelar Rapat Paripurna Ranperda APBD 2025, Begini Kata Inmanuddin

KABAR LUTIM– DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Lutim Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lutim, Senin (25/11/2025).

Turut hadir dalam Rapat paripurna, Wakil Bupati Luwu Timur Mochammad Akbar Andi Leluasa, Staf Ahli Pembangunan Kabupaten Luwu Timur, Rapiuddin, Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur, Aswan Azis, serta segenap jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lutim.

Rapar Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu Timur, Lima fraksi menyampaikan pandangannya, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (Gerindra,PPP dan Gelora), Fraksi PAN, dan Fraksi Golkar.

 

Anggota Dewan Inmanuddin,SH dari Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, menyampaikan sebanyak 10 pendapat terkait APBD Perubahan 2025 dengan harapan pembangunan di Kabupaten Lutim bisa semakin baik, bagus dan berkelanjutan.

 

“Dan Perubahan APBD tahun 2025 merupakan langkah konstitusional yang sangat penting dalam merancang program pembangunan dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat tahun 2025, selain itu Fraksi GPR juga menyampaikan Perlunya perhatian khusus terhadap Fasilitas-fasilitas Sekolah, yakni di tingkat Pendidikan Dasar dimana bangunan RKB dihampir semua sekolah mengalami kerusakan parah yang tidak layak pakai, dan di sarankan untuk penangananya bukan cuman sekedar rehab saja akan tetapi yang perlu adalah bangunan baru, serta penambahan mobiler,” Tegas Inmanuddin. (*).

Fraksi PDIP Minta Pemerintah Maksimalkan Sistem Informasi Geospasial

KABAR LUTIM– Juru Bicara Fraksi PDIP Muhammad Nur meminta Pemerintah Daerah Luwu Timur memaksimalkan sistem Informasi Geospasial Perikanan.

Sistem Informasi ini berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data perikanan. Demikian disampaikannya dalam Pendapat Akhir Fraksi PDIP di Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur, ( 25/11/2024).

Menurut Muhammad Nur, SIG dapat membantu pengelolaan perikanan tangkap secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Mengolah data geospasial yang berkaitan dengan perikanan, seperti potensi perikanan, kondisi pasang surut, dan penggunaan lahan

” Sistem informasinya ini sangat baik, bisa menampilkan informasi geospasial secara visual, seperti peta wilayah pesisir dan laut. ” ungkapnya.

Sistem ini juga bisa membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan tangkap.

SIG dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti Perencanaan kota, Manajemen lingkungan, Manajemen sumber daya alam, Perencanaan tanggap darurat, Perencanaan lokasi bisnis.

” Dan sebagai Penutup Fraksi PDIP menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2025 untuk diajukan ketingkat berikutnya. ” tutup Muhammad Nur. (*)

Pendapat Akhir Fraksi GPR Minta Pandangannya di Akomodir dalam APBD 2025

KABAR LUTIM– Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat setuju Ranperda APBD 2025 dilanjutkan Pembahasannya. Namun meminta semua usulan dari Fraksi GPR di akomodir. Demikian kata Inmanuddin, Juru Bicara Fraksi GPR. Saat menyampaikan Pendapat Akhir fraksi, (25/11/2024).

Menurutnya, fraksi GPR ada banyak catatan penting yang harus di masukkan dalam APBD 2025 nanti antara lain :

1. Agar BLUD Rumah Sakit I Lagaligo dapat berjalan secara sehat tanpa beban hutang yang berat. Pemerintah melalui APBD mensuport melalui dana Subsidi. Hal ini penting mengingat kondisi rumah sakit jika tidak dilakukan skema pembayaran utang secara bertahap dapat menghambat pelayanan Rumah Sakit yang menjadi kebanggaan kita semua.

 

2. Pembangunan Sarana Pengaspalan Jalan dibeberapa titik yang menjadi sentra perekonomian Rakyat agar biaya ekonomi bagi para petani maupun petambak dapat dikurangi. Beberapa contoh ruas jalan untuk pengaspalan antara lain; Ruas Desa Benteng Dusun Apala, Desa Balo-balo, Ruas DesaLanosi dusun Landegora, Ruas Desa Langgiri, Ruas Desa Bahari dan RuasDesa Tabaroge.

 

3.Dalam rangka menopang pelayanan kesehatan, utamanya masyarakat yang mengambil rujukan dari PKM menuju Rumah Sakit, maka demi memperpendek rentang kendali pelayanan dasar kesehatan, maka diusulkan untuk membangun Puskesmas di wilayah Wotu Timur yang meliputi 7 Desa, yakni; Desa Karambua, Desa Bahari, Desa Kalaena, Desa Tabaroge,Desa Rinjani, Desa Madani, Desa Kanawatu, dan Desa Maramba.

Kemudian, menyerahkan kewenangan pemeliharaan PJU tersebut ke Pemerintah Desa dengan menganggarkan biaya pemeliharaan PJU pada APBdesa.

Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dinas Perhubungan Secara struktural agar masalah ini dapat tertangani dengan baik secara proporsional dan Profesional sehingga Luwu Timur tidak lagi berslogan terang tapi sudah benderang.

Pemerintah Daerah harus taat azas dengan ketentuan dalam pedoman Penyusunan APBD 2025 dan Permendagri nomor 64 Tahun 2020, terutama penyesuaian terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur masing-masing OPD.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu timur harus ditingkatkan,baik kualitas pendapatan, belanja maupun pembiayaan agar apa yang ditargetkan dalam RAPBD dapat tercapai.

Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) berharap, bagi semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini agar lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat Kesimpulan dari Pendapat Akhir Fraksi GPR, sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi jangan sampai apresiasi yang telah diberikan membuat terlena sehingga bukan peningkatan yang dihasilkan.

”Akhir kata, Fraksi GPR setuju RAPBD 2025 ditingkatkan pembahasannya demi kepentingan lebih luas untuk Luwu Timur. ” tutupnya.