Kategori: Politik

MALILI, KABAR LUTIM – Dengan semangat yang menggelora, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melaksanakan Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 yang digelar di lapangan Merdeka Puncak indah malili pada Rabu 20 November 2024, diikuti oleh 728 Pengawas Ad Hoc yang terdiri dari Panwascam, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas TPS.

Kegiatan ini menjadi tonggak kesiapan Bawaslu dan seluruh jajarannya dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada 2024 yang berintegritas.

Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari, dalam arahannya yang penuh semangat, menegaskan bahwa apel siaga ini bukan sekadar kegiatan ceremonial, melainkan bukti nyata kesiapan Bawaslu dalam mengawal pesta demokrasi.

“Konstitusi mengamanatkan kita untuk memastikan Pilkada dilaksanakan secara demokratis. Tugas kita adalah memastikan setiap pemilih yang hadir di TPS berdaulat dan terlindungi hak pilihnya,” ujarnya,

Dalam pesannya, Pawennari berulang kali menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengawasan. Ia mengingatkan, “Jangan ada duri dalam perjuangan pengawasan kita. Tidak boleh ada yang menjadi aktor operasi kecurangan selama penyelenggaraan Pilkada. Jika ada pengawas yang mencoba ‘bermain mata’ dengan pihak yang mengganggu netralitas, Bawaslu akan menindak tegas.

Acara tersebut dihadiri pula Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Alamsyah, Pjs Bupati yang diwakili staf ahli Bupati bidang hukum dan pemerintahan, Kapolres Luwu Timur, Kejaksaan Negeri Luwu Timur, serta unsur Forkopimda lainnya, menjadi momentum penting untuk menegaskan sinergi antar lembaga dalam menjaga marwah demokrasi.

Pawennari juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan semangat hingga seluruh tahapan Pilkada selesai. “Integritas pilkada dimulai dari komitmen kita sebagai penyelenggara pemilu melalui Bawaslu,”ucapnya.

Dengan tema besar “Mengawal Pilkada Berintegritas”, Apel Siaga ini bukan hanya menyuarakan kesiapan teknis, tetapi juga menjadi panggilan moral bagi seluruh pengawas pemilu. Melalui kerja bersama yang profesional dan penuh integritas, Bawaslu Luwu Timur kata Pawennari bertekad memastikan Pilkada 2024 berjalan langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil).

Momen ini mencerminkan tekad bersama untuk menjaga kepercayaan rakyat, menjadikan pengawasan sebagai pilar kokoh demokrasi, dan memastikan suara rakyat terjaga hingga ke bilik suara pada 27 November 2024.Di akhir acara, Bawaslu bersama Forkopimda malakukan penandatanganan deklarasi Pilkada berintegritas tahun 2024.(*)

MALILI, KABAR LUTIM– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu Timur menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif bagi seluruh kepala desa dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur di Aula Dinas Pendidikan , Rabu 20 November 2024.

Acara diawali dengan Kepala desa menandatangani komitmen bersama dan pernyataan untuk menjaga netralitas mereka dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Sosialisasi dihadiri, Kesbangpol , Kepala Dinas DPMD Luwu Timur dan 128 kepala Desa dan Lurah Se Luwu Timur, adapun
Narasumber, Wakil rektor universitas Andi Jemma, Dr Abdul Rahman dan Rosyid Aji Galamatha dari Kejaksaan Lutim.

Rosyid Aji merupakan tim dari Gakumdu yang akan banyak mengulas terkait tindakan pindana terkait jabatan kepala desa dan lurah dalam Pilkada .

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu, Sulkifli menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat komitmen kepala desa dalam menjaga netralitas mereka selama proses Pilkada.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa para kepala desa memahami dengan jelas konsekuensi hukum jika mereka terlibat dalam politik praktis.

“Sosialisasi untuk menekankan netralitas kita dalam penyelenggaraan pemilihan bupati yang akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Netralitas Kades juga diatur dalam Undang-undang,” ujarnya

\”UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, lanjutannya, terdapat pada Pasal 29 huruf J disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Selain itu, Pasal 29 huruf C menegaskan bahwa kepala desa juga dilarang ikut serta dalam kampanye politik,\”pungkasnya

Sulkifli berharap, kegiatan ini dapat dihadiri 90 persen kepala Desa bukan di wakilkan, karena ini mengenai Netralitas Kepala Desa.Sehingga tidak multitafsir mengenai Netralitas Kepala desa dipilkada.

Sekarang tinggal menghitung hari lagi kita akan menghadapi pesta Demokrasi 5 Tahunan, Untuk itu diharapkan
Jangan melakukan gerakan tambahan, dan tidak mencoba mengintimidasi warganya di Pilkada.

\”Saya lagi tidak menyoal mengenai regulasinya tentang Desa di Pilkada, dan harapannya tidak melanggar norma itu, Karan kepala desa sudah atam, terkait undang-undang desa ,\”

Jadi harapan kami, Ini menjadi momentum, dan menjadi ruang untuk memberikan pendidikan politik ke wargata nanti di wilayah ta.

\”Kerena kepala desa mempunyai pengaruh besar di wilayahnya. Jadi Jangan kita kotori jabatan ta dengan bermain mata dengan Paslon , \”ujarnya.

Ia menambahkan, dalam kegiatan ini lebih diutamakan memperkuat Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu dari pada penindakan. Hal tersebut sesuai dengan paradigma Bawaslu saat ini yaitu pencegahan, Pengawasan baru penindakan.

“Kami berharap para mitra ini tumbuh aktif dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan pilkada 2024, sehingga tujuannya dapat meminimalisir dugaan pidana yang dimungkinkan bisa terjadi,\”kuncinya.(*)

MALILI,KABAR LUTIM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Malili, Senin (11/11/2024).

Kegiatan ini bertajuk “Penyamaan Persepsi Terkait Temuan dan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Dalam Pilkada 2024” dan dihadiri oleh Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan serta Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menyelaraskan pemahaman, membahas strategi koordinasi, serta mengidentifikasi kendala dalam proses penanganan pelanggaran pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2024.

Anggota Bawaslu Luwu Timur yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Sukmawati Suaib, menekankan beberapa poin penting dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme dan alur laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan.

“Laporan bisa datang dari masyarakat, sementara temuan berasal dari hasil pengawasan Bawaslu dan jajaran kami,” jelas Sukmawati. Ia juga mengingatkan agar dalam mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai pelanggaran, tidak terburu-buru memberikan justifikasi tanpa melalui kajian berdasarkan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang ada.

Sukmawati berharap, informasi yang diberikan dalam setiap pengawasan harus jelas dan lengkap, terutama ketika ada indikasi dugaan pelanggaran. “Tidak boleh setengah-setengah. Informasinya harus betul-betul sempurna,” ungkapnya. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada penerima laporan di Panwaslu Kecamatan agar tetap proaktif dalam menggali substansi laporan tersebut, mengingat pelapor kadang tidak memahami sepenuhnya isi laporannya.

Rapat ini juga menyoroti peran penting Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam mengambil keputusan atau tindakan penegakan hukum pemilihan. Ketiga instansi ini, menurut Sukmawati, bekerja sebagai satu kesatuan dalam mengambil keputusan, bukan berdasarkan kemauan masing-masing pihak.

Sukmawati mengingatkan, sekecil apapun informasi yang diperoleh selama pengawasan agar disampaikan ke Bawaslu, guna mendapatkan petunjuk dan arahan lebih lanjut. Diharapkan, langkah-langkah ini mampu mengoptimalkan fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan penanganan pelanggaran dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Luwu Timur.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Luwu Timur Dedy Sutaryo bersama jajaran Sekretariat, Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Luwu Timur serta Personil Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan sedangkan Narasumber berasal dari Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 Dr. Azry Yusuf, S.H..,M.H dan Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan.(*)