Kategori: Politik

Rapat Paripurna, Fraksi DPRD Menyoal Banyak Pasar Mangkrak , Ini Kata Bupati Budiman

KABAR LUTIM –Bupati Luwu Timur, Budiman, menegaskan,sebagai kepala daerah dia juga sangat menginginkan semua aset daerah tidak ada yang mangkrak.

” Kita sepakat, semua aset daerah seperti pasar tidak ada yang mangkrak, mari kita sama – sama mencarikan solusinya agar bangunan yang sudah terbangun tersebut berfungsi. ” Ujar Budiman menanggapi pandangan fraksi – fraksi yang menyoal masih ada pasar yang mangkrak di Luwu Timur.
Kamis (13/07/2023).

Menurut Budiman, seperti pasar di Tarengge, belum bisa berfungsi, apakah nnatinya pasar ini kita mau rubah menjadi pusat oleh – oleh atau apalah, ini harus kita pikirkan secara baik.

Termasuk yang ada di Bantilang sana, apakah perlu kita merubah fungsinya, jika harus dirubah fungsinya maka kita harus koordinasikan ke kementerian.

” Yang jelas aset tersebut harus bergerak supaya bisa mendorong perekonomian daerah. Saya Mau semua aset kita tidak ada yang mangkrak lagi. ” Ungkap budiman.

Demikian juga dengan program BKK, saat ini kita sudah evaluasi, semoga apa yang kekurangan pada tahun lalu tidak lagi terjadi ditahun ini.

” Saya tahu tidak ada manusia yang sempurna, tapi saya yakin dana 125 Miliar tersebut jika kita kelola dengan baik itu akan membawa manfaat di seluruh desa di Luwu Timur. ” Jelas Budiman.

Untuk diketahui, bangunan pasar yang tidak berfungsi ini sudah terbangun sebelum Budiman menjadi Bupati Luwu Timur.

Mengenai Bandara Sorowako, Budiman menyarankan untuk konsultasikan kembali ke Provinsi Sulsel, terkait rute penerbangan, kita berharap agar Vale itu menambah jadwal penerbangannya.

” Saya juga belum mengeluarkan rekomendasi terkait nama Bandara tersebut, olehnya itu saya minta Dinas Perhubungan segera mengundang tokoh – tokoh masyarakat musyawarah untuk mengusulkan apa nama Bandara Sorowako tersebut.(*)

Fraksi Gerindra Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 Ditetapkan Sebagai Perda

KABAR LUTIM – Fraksi Gerindra lewat juru bicaranya I Wayan Suparta mengakui APBD 2022 sangat aspiratif, olehnya itu Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 setuju untuk ditetapkan menjadi Perda. Demikian dikatakannya di Paripurna DPRD Luwu Timur, Kamis (13/07/2023).

Menurut I Wayan Suparta, Fraksi Gerindra memandang APBD tahun 2022, dapat terwujud sebagai dinamika dan pergerakan lingkungan dan aspirasi prioritas masyarakat yang diperoleh melalui berbagai masukan, baik melalui proses musrembang, Reses DPRD kabupaten Luwu Timur .

Yang tak kalah penting pemerintah daerah mampu membaca kondisi riil yang menjadi kebutuhan pokok dan prioritas masyarakat. Dengan tetap memegang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu prinsip Partisipasi, dan transparansi.

Namun demikian Fraksi Gerindra tetap menyampaikan Enam point saran dan masukan untuk diperhatikan Pemerintah Lutim agar menjadi lebih baik kedepan.

1. Pendapatan daerah harus terukur supaya badan anggaran bisa menyamakan pendapatan dan belanja daerah agar tidak terjadi defisit yang besar dan pemerintah harus mampu mencermati mana yang harus diutamakan dalam pembangunan infrastruktur

2. Fraksi Gerindra meminta kepada Dinas Terkait untuk lebih meningkatkan pengelolaan aset daerah yang professional dan modern sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kabupaten Lutim, khususnya dalam hal pengelolaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan PAD

3. Terkait SILPA yang terjadi kami Fraksi Gerindra meminta kepada pemeritah daerah lebih profesional, efesien, dan efektif dalam melakukan pengeluaran anggaran, serta mengikuti tahapan-tahapan prosedur sesuai dengan keentuan yang berlak

4. Terkait disektor Pendidikan perlu di perhatikan, khusus pembinaan kesiswaan, Proses pengalihan kewenangan pendidikan menengah, pengembangan potensi SDM, kemudian Isu kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi isu yang belum teratasi hingga tuntas, dan begitupun Isu Pengangguran di Luwu timur hingga saat ini juga perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan.

5. Secara khusus Fraksi Gerindra kembali mengungkap terkait Penggunaan Dana BKK yang sudah digelontorkan di Desa sebanyak 124 milyar di tahun 2022, yang pertama kalinya sebagai program unggulan Bupati, Karena itu Fraksi Gerindra memandang dana ini benar-benar perlu menjadi ikon tersendiri bagi Luwu Timur, namun beberapa permasalahan yang muncul dari penggunaan Dana BKK mengindikasikan bahwa di tahun 2023 ini masih perlu perbaikan sistem, perbaikan regulasi dan perbaikan tata kelola dilapangan.

6. Terakhir, kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Luwu Timur memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang telah berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya, ini merupakan prestasi yang membanggakan, dan semoga dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.(*)

KPU Luwu Timur Terima Perbaikan Berkas Bacaleg Dari 15 Parpol

MALILI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur menerima 15 berkas perbaikan bakal calon legislatif (bacaleg) partai sesuai jadwal yang berakhir Minggu, 9 Juli 2023 malam.

Koordinator Divisi Teknis Penyelanggaraan, KPU Luwu Timur, Yusril Hidayat menjelaskan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur dibuka sejak 26 Juni-9 Juli 2023.

\”Ya semalam kami menerima perbaikan administrasi tersebut sampai dengan jam 23.59 WIB,\” Kata Yusril Hidayat, saat dikonfirmasi Senin, 10 Juli 2023.

Ia menyebutkan hingga batas akhir perbaikan KPU Luwu Timur telah menerima berkas bacaleg dari semua partai.

\”Iya , kami terima berkas 15 Parpol, semuanya diterima,\” pungkasnya.

Meski dibuka sejak 26 Juni lalu, KPU Luwu Timur baru menerima berkas perbaikan partai dua hari sebelum tanggal penutupan.

\”Sabtu kemarin (8/7) kami menerima berkas dari PBB yang menjadi partai pertama melakukan perbaikan. Kemudian disusul dengan partai lannya. Dan terakhir Partai Buruh,\” jelas Yusril Hidayat.

Berikut ini 15 Partai yang sudah menyerahkan berkas perbaikan ke KPU Luwu Timur: Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), PDIP, Partai Golkar.

Kemudian, Partai Nasdem, PSI, Perindo, Partai Gelora, PAN, PKS, PPP, PKB, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Buruh.(*)

Bawaslu Rakor Dengan Parpol dan KPU, Bahas Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa

MALILI– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu Timur melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik dan KPU yang digelar di Media Center Bawaslu Luwu Timur, Minggu, (9/7).

Hal itu dilakukan untuk mencegah pelanggaran dan sengeketa proses pemilu yang kemungkinan bisa terjadi khususnya pada tahapan pencalonan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Luwu Timur Rachman Atja mengatakan rapat koordinasi ini dilakukan untuk menjalankan fungsi Bawaslu dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan proses sengketa Pemilu jika ada peserta pemilu yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya berita acara atau surat keputusan oleh KPU.

“Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu berkomitmen untuk lebih mengutamakan pencegahan dibanding melakukan penindakan,”ucap Rachman didampingi dua anggota lainnya Zaenal Arifin dan Sukmawati Suaib.

Banyak hal kata Rachman yang menjadi hal krusial pada tahapan pencalonan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ini. Olehnya itu, sinergitas dengan semua stakeholder termasuk KPU dan Partai Politik harus terus dibangun.

“Potensi terjadinya pelanggaran baik administrasi, pidana maupun sengketa proses Pemilu bisa saja terjadi. Olehnya itu Bawaslu selalu berkomitmen untuk melakukan pencegahan,”tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Zaenala Arifin mengatakan dalam proses penyelesaian sengketa, Bawaslu hadir untuk memberikan sarana kepada partai politik atau peserta pemilu untuk menyelesaiakan proses sengketa jika ada yang merasa dirugikan.

Kegiatan ini juga dilakukan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu agar partai politik bisa mengetahui secara menyeluruh mekanisme tersebut.

Pada proses penyelesaian sengketa di Bawaslu, Zaenal menyampaikan ada beberapa mekanisme yang harus dilalui seperti mekanisme permohoan, kemudian dilakukan mediasi sebelum masuk pada tahapan adjudikasi.

“Bawaslu siap menerima permohonan sengketa yang kemungkinan muncul ketika terbitnya Berita acara maupun SK dari KPU yang mana parpol atau peserta pemilu yang mendapatkan berita acara tersebut merasa dirugikan,”tambah Zaenal.

Proses penyelesaian sengketa tersebut diatur pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2023 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

Pada kegiatan ini hadir pula Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Saiful Jihad, Komisioner KPU Luwu Timur, Partai Politik dan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Luwu Timur.(*)

Legislator Golkar Najamuddin Serahkan Mesin dan Perahu ke Nelayan Kelompok Rakkang Barokah

MALILI– Anggota DPRD Luwu Timur, Najamuddin menyerahkan 11 mesin, 11 unit perahu, dan alat tangkap ke nelayan yang mengatasnamakan kelompok Rakkang Barokah, di Desa Atue, Kecamatan Malili, Rabu (5/7/2023).

Atas bantuan itu, Kades Atue, Abd Hamid menuturkan terimakasih ke Najamuddin atas kepeduliannya membantu nelayan di Atue melalui aspirasinya.

“Kami sangat berterima kasih pa dewan atas kepeduliannya membantu masyarakat nelayan melalui dana aspirasi,” ucapnya.

Tidak hanya itu, ia menyinggung kalau sering terjadi pencurian mesin perahu. “Baru-baru ini, ada nelayan kami kehilangan mesin perahu, oleh nya itu saya minta mesin ini dijaga dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota DPRD Lutim, Najamuddin mengatakan, bantuan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan nelayan.

Menurutnya, pemberian bantuan ini bukan untuk perorangan tetapi kelompok, seperti yang kami berikan hari ini.

“Simpan baik-baik surat mesin ini, karena ketika mesin ini dicuri, kepolisian bisa mengidentifikasi kalau mesin tersebut milik ta,” imbuh Najamuddin.

Tidak hanya itu kata Najamuddin, saya mengingatkan agar mesin ini tidak dijual, kalau dijual, saya minta Dinas terkait berikan sanksi, buatkan regulasi itu,” tandasnya.

Lanjutnya, bahwa tahun ini pembangunan Rumah Sakit Atue dilakasanakan, Pemda menggelontorkan dana sebesar Rp 15 Miliar, dan pembangunannya empat lantai.

“Tahun depan, Pemda kembali akan menggelontorkan dana untuk pembangunan RS Atue, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15 Miliar,” terangnya.

“Mari doakan agar pembangunan ini berjalan dengan baik. Karena adanya rumah sakit ini tentu akan bersampak perubahan pada Desa ini nantinya,” pungkasnya.(*)

Ini Profil Muh Ikhwan Aqhar, Caleg Muda Asal Luwu Timur Dari Partai PDI-P, Usianya Baru 28 Tahun

KABAR LUTIM – Banyak Politisi muda ramai-ramai bertarung di Pileg 2024, termasuk di Sulawesi Selatan.

Mereka ditarik oleh partai untuk mencuri suara milenial , Salah satunya adalah Muh Ikhwan Aqhar pemuda asal Luwu Timur.

Muh Ikhwan merupakan caleg muda yang ingin berkiprah di DPRD Sulawesi Selatan,
Ia maju dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dapil 11 Sulsel, meliputi Luwu, Palopo, Lutra, Lutim.

Pemuda kelahiran Makassar 11 Maret 1995 ini Memasang tagline muda bisa, muda keren, muda menang.

Wawan sapaan akrab Muh Ikhwan Aqhar menganggap bahwa segmentasi pemuda dalam era society sekarang ini ialah sangat sentral baik secara demokrasi, maupun politik

Oleh karena itu Wawan menempatkan posisi pemuda sebagai corong demokrasi yang berkeadilan, dan juga selalu memiliki kepekaan terhadap ummat dan bangsa.

“Pemuda tentu harus lebih pro aktif mengambil peran di momentum pesta demokrasi 2024 nantinya”ucap Muh Ikhwan Aqhar

Menurut data DP4 yang di keluarkan KPU Provinsi Sulsel beberapa waktu lalu di Dapil 11 Sulsel saja itu memiliki delapan ratus ribu lebih pemilih potensial.

\”Sehingga Pemuda juga harus memiliki gagasan maju untuk daerah, dan itu dimiliki pemuda yang ada di tanah luwu” tambahnya.

Ia juga menambahkan bahwa Bupati Lutim H.Budiman merupakan salah satu figur yang ia idolakan dan banyak belajar dari beliau pak Bupati Lutim.

\”Saya banyak belajar dari beliau, selain sebagai Bupati beliau juga merupakan ketua Partai PDI-P di Luwu Timur,\”katanya

\”Pak bupati Budiman merupakan sosok panutan dan saya ingin mengikuti jejak beliau dengan kerja-kerjanya membangun Luwu Timur,\”tambahnya

Ia menyebutkan, dirinya maju sebagai caleg DPRD Provinsi ini merupakan yang pertama kalinya, namun dalam hal ini saya bukanlah sosok baru di dunia politik.

\”Saya sudah berkecimpung di dunia politik selama 3 tahun sebagai kader PDI-P, dan selama ini lebih banyak berada di belakang ‘layar’ dan mensupport untuk membesarkan partai,\” ungkapnya.

Menurut Muh Ikhwan Aqhar, adapun motivasi dirinya memilih kendaraan PDI-Perjuangan salah satu nya karna PDI-P adalah partai wong cilik.

\”memiliki nilai gotong royong di dalamnya dan ada pak bupati luwu timur menjadi contoh kader PDI-P terkhusus saya sendiri,\”tambahnya

Ketua Banteng Muda Indonesia Luwu Timur ini mengaku, dengan Usia yang tergolong muda untuk ukuran legeslatif di provinsi, tidak menjadi tolak ukur.

\”Itu bukan menjadi tolak ukur, relasi yang luas dan bisa memberikan banyak bukti melalui kerja-kerja nyata itu lebih penting,\”pungkasnya

Berikut Profilnya :

Nama : Muh Ikhwan Aqhar Rifai anak ke 2 dari 3 Bersaudara

Ayah bernama : Rifai Mahmud

Ibu berenam : Umiyati Hakim A Baso

Lahir : Makassar 11 Maret 1995 (28) Tahun

Riwayat Organisasi: HMI, BEM Hukum UMI, Ketua Banteng Muda Indonesia kabupaten Luwu Timur

Riwayat sekolah : SDN Labuang Baji 1 : 2006, SMPN 21 Makkasar :2010
SMAN 1 Luwu Timur : 2013
Fakultas Hukum UMI Magister Hukum Unhas : masih berlangsung

Status perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
nomor urut : 8

 

Bawaslu Temukan Data Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Amburadul

MALILI– Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur Rachman Atja membeberkan sejumlah permasalahan yang ditemukan Bawaslu dan Jajarannya dalam pengawasan pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan KPU.

Itu disampaikan Rachman Atja kepada Wartawan, Senin 13 Juni 2023. Dikatakannya bahwa temuan itu berdasarkan hasil pengawasan yang telah dihimpun dari Panwaslu Kecamatan.

Rachman mencontohkan data bermasalah tersebut yaitu orang yang telah meninggal tapi masih terdaftar dalam daftar pemilih.

Ditemukan juga pemilih yang secara faktual berjenis kelamin laki-laki tapi terdaftar sebagai pemilih berjenis kelamin perempun di daftar pemilih.

\”Selain itu terkait lokasi khusus, ditemukan pula pemilih yang memiliki kondisi kasus yang sama tapi diperlakukan berbeda,\”tandas Rachman

Fenomena lainnya yaitu ditemukannya pemilih yang sedang bepergian keluar negeri tapi terdaftar di daftar pemilih di luar negeri.

Sementara, berdasarkan konfirmasi dari keluarganya bahwa pemilih tersebut tidak menetap diluar negeri dan akan kembali ke Indonesia.

\”Dari hasil pengawasan jajaran kami (dari Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan Desa) proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur memiliki permasalahan yang sangat kompleks,\”katanya

\”Fenomena banyaknya daftar pemilih bermasalah ini merupakan fenomena yang kompleks dan lazim ditemukan pada setiap perhelatan Pemilu,\”katanya menambahkan.

Dari semua permasalahan daftar pemilih tersebut, dia mengatakan, pihaknya telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan sudah ditindaklanjuti.

Semua Permasalahan ini juga disampaikan Rachman Atja dalam kegiatan penanganan pelanggaran pemutakhiran daftar pemilih yang digelar di hotel Mireya Sorowako, Minggu (11/6).

Kedepan, dirinya berharap agar penyelenggara teknis yaitu KPU lebih transparan kepada Pengawas Pemilu untuk mewujudkan data pemilih yang berkualitas.

Kegiatan ini dihadiri Anggota Bawaslu Sulsel Abdul Malik bersama Sentra Gakkumdu Sulsel dari unsur Kepolisian, Tim Sentra Gakkumdu Luwu Timur dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan, Ketua, Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Luwu Timur serta Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Luwu Timur.(*)

Rapat Paripurna Usulkan Pemberhentian Legislator PAN Andi Surono, Pengantinnya Ir Rahman Sanusi.

MALILI– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur menggelar rapat usul pemberhentian Andi Surono sebagai anggota legislator PAN, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat, 9 Juni 2023.

Rapat Paripurna Itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu Timur Aripin, didampingi wakil ketua II DPRD Usman Sadik. Dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Aini Endis Anrika mewakili Bupati Luwu Timur, para anggota DPRD serta sejumlah pimpinan OPD.

Dalam rapat paripurna tersebut, Aripin menyampaikan usulan pemberhentian Andi Surono yang akan digantikan oleh pengganti antar waktu (PAW) Ir Rahman Sanusi.

\”Usul peresmian pemberhentian Andi Surono sebagai anggota DPRD Luwu Timur masa jabatan 2019-2024. Sekaligus usul peresmian pengangkatan saudara Ir Rahman Sanusi sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Luwu Timur sisa masa jabatan tahun 2019-2024 dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang undangan,\” Kata Aripin dalam sindang Paripurna DPRD Luwu Timur.

Sekedar diketahui, Andi Surono mengajukan pengunduran diri beberapa waktu lalu sebagai anggota DPRD Luwu Timur dari Partai Amanat Nasional karena telah bergabung di PDI Perjuangan sebgai bacaleg.

Sebelumnya, pada pemilu 2019 lalu, Andi Surono maju di dapil Mangkutana, Tomoni, Kalaena, dan Tomoni Timur melalui PAN.

Dalam Pileg itu Andi Surono mendapatkan suara terbanyak di PAN dan disusul oleh Ir Rahman Sanusi.(*)

Legislator Golkar Najamuddin Lapor Ke Bupati Budiman , Soal Asuransi Mobil Randis Desa

MALILI – Legislator Partai Golkar Luwu Timur Najamuddin, mempertanyakan asuransi kendaraan Dinas kepala Desa (Kades).

Hal itu disampaikan Najamuddin sekaligus melaporkan ke Bupati Luwu Timur Budiman dalam rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Selasa, 7 Juni 2023 kemarin.

Dalam interupsi itu Najamuddin meminta agar asuransi kendaraan mobil dinas Kepala Desa ditinjau ulang.

Anggota DPRD Luwu Timur itu mengungkapkan setiap mobil desa yang mengalami insiden akan dibayarkan sedikitnya Rp 300 ribu per titik.

“Kenapa mobil desa setiap mau dikerja diklaim dilaporkan dulu bahwa ada kerusakan baru dibayar. Baru titiknya itu satu kerusakan dilapor dibayar Rp 300 ribu, jadi kalau satu mobil ada tiga titik goresan berarti harus dibayar Rp 900 ribu,” Kata Najamuddin saat dikonfirmasi , Kamis, 8 Juni 2023.

Najamuddin menjelaskan , harusnya adanya asuransi untuk kendaraan dinas Kades berarti tidak ada lagi kendaraan yang keropos atau yang tergores karena telah dicover oleh asuransi.

“Adanya anggaran asuransi mobil desa dinilai tidak sejalan yang ada di lapangan karena banyak kendaraan yang masih tergores dan tidak diperbaiki. Coba lihat saja dilapangan pasti masih banyak mobil desa yang tergores,” Beber Najamuddin.

Lebih lanjut, Najamuddin mengungkapkan besaran anggaran asuransi setiap desa bervariasi mulai Rp 4 juta – Rp 5 juta lebih. Tergantung usia mobil dinas tersebut.

“Yang perlu juga dipertanyakan ini dalam rangka menunjuk salah satu asuransi itu prosesnya seperti apa. Apakah lelang atau bagai mana? Ini perlu dipertanyakan karena ini bukan anggaran kecil ini kan uang APBD,” Ukapnya.

Menjadi pertanyaan juga, kata Najamuddin, biaya perawatan kendaraan dikemanakan sudah ada asuransi kendaraan. Apakah biaya perawatan itu dilarikan ke asuransi atau seperti apa?

“Yang ini juga kan rancu, pernyataannya kenapa mobil di desa diasuransikan mobil dinas lain tidak.,” Pungkasnya.(*)

Usman Sadik Desak DLH Turunkan Lembaga Lingkungan , Investigasi Pencemaran Danau Matano

MALILI-Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Usman Sadik mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan investigasi pencemaran Danau Matano yang diduga dilakukan oleh PT.Vale TBK.

Menurut Usman Sadik, Danau Matano ini salah satu destinasi Wisata Luwu Timur dan juga merupakan danau purba.

\”Pencemaran lumpur ini berbahaya bagi ikan endemik danau Matano, kemudian danau Matano itu sudah menjadi destinasi wisata, danau purba, dan sudah ditetapkan sebagai desa wisata,\” kata Usman Sadik

Sehingga , lanjut Usman Sadik, pihaknya meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mencari lembaga lingkungan yang kompeten untuk melakukan investigasi penyebab utamanya .

\”Saya minta DLH turunkan lembaga lingkungan yang kompeten untuk menelusuri terindikasi pencemaran Danau Matano yang disinyalir sudah ada endapan Lumpurnya,\” Kata Legislator PAN ini.

Dikatakan Usman Sadik, jika sampai pencemaran tersebut terbukti akibat dari kegiatan pertambangan, pihaknya akan meminta DLH dan ESDM untuk mengambil sikap, apakah itu bentuk pelanggaran.

\”Disisi lain ,kita minta pihak perusahaan bertanggung jawaban atas dampak lingkungan yang dilahirkannya,\”tandas Usman

Tidak hanya Danau Matano, Usman Sadik juga meminta DLH turun mendetifikasi ada pencemaran limbah dari tumpahan sedimen PT.Vale ke sungai Lamangka hingga mengalir ke Danau Mahalona.

\”Ini perlu keseriusan pemerintah , bukan hanya sungai yang keruh melainkan ikan endemik danau juga ikut terkena resiko pencemaran, begitupun juga dengan sungai Malili, \” tandas Usman Sadik

Diketahui, Diduga tercemar Danau Matano ini sudah ramai dipemberitaan dan media sosial. beredarnya video insiden limpasan air yang membuat air danau Matano menjadi keruh.

Usman Sadik mengaku, Pihaknya bersama DPRD Luwu Timur sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak PT Vale dan DLH Kabupaten Luwu Timur, Rabu 7 Juni 2023 kemarin.

Dilansir dari Inspirasi Timur, Manajemen PT Vale, Bayu Aji mengatakan, insiden tersebut terjadi karena adanya limpasan air permukaan yang berasal dari daerah Langolia melalui GFS, drainase masyarakat dan dibuang ke tanjung Sorowako lama (danau Matano)

Setelah dilakukan pengecekan di lapangan disimpulkan bahwa potensi sumber kekeruhan bukan berasal dari area pertambangan Konde sesuai dengan kunjungan gabungan dan sesuai dengan sampel kekeruhan di area kolam Langolia

Atas kondisi tersebut akan dilakukan investigasi lebih lanjut berdasarkan pelacakan aliran sungai, selain itu telah dilakukan pengambilan sampel air pada aliran limpasan air permukaan. Serta melalukan pemeriksaan kondisi parit perimeter dan drainase Konde untuk memastikan penyebab yang terjadi.

Menurut Bayu Aji, kondisi ini terjadi setelah intensitas curah hujan yang tinggi selama dua hari berturut-turut di daerah tangkapan air di area Langolia (Sorowako).(*)