DPRD Luwu Timur - alatberatlutim.com

Anggota DPRD Badawi: Luwu Timur Perlu Berkaca ke Luwu Soal Bencana

MALILI, KABAR LUTIM– Anggota DPRD Luwu Timur, Badawi Alwi meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu Timur siaga.

Hal tersebut berdasar pada tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Luwu Timur beberapa hari terakhir.

Menurut Badawi, Luwu Timur harus berkaca dengan bencana yang terjadi di Kabupaten Luwu.

“Banjir bandang dan tanah longsor melibas rumah warga yang dampaknya sangat fatal bagi kehidupan warga,” kata Badawi, Senin (13/5/2024).

Dikatakan, bencana itu terjadi karena kawasan hulunya sudah rusak. Sehingga warga yang tinggal di hilir yang menerima akibatnya.

BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah menyurvei bagaimana kondisi hutan di hulu.

Ini penting mengingat di Luwu Timur dua perusahaan tambang yang beroperasi berada dikawasan hulu dan diatas Ketinggian.

”Mulai dari sekarang harusnya dinas terkait duduk bersama dengan pelaku usaha buat pemetaan. Jika di hulu lingkungannya sudah rusak segerakan kita tangani, jangan dilakukan pembiaran,” ungkapnya.

Upaya yang dilakukan bebernya, bukan berarti anti investasi. Hal ini semata – mata untuk mencegah terjadinya bencana.

“Jangan sampai kasus di Luwu kita alami juga di Luwu Timur,” kata Badawi.

Anggota DPRD Tugiat Harap Perda KLA Kedepan Beri Perlindungan ke Generasi Muda

MALILI, KABAR LUTIM- Peraturan derda (Perda) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) diharapkan menjadi payung hukum untuk memberi perlindungan kepada anak.

Diutarakan Ketua Pansus DPRD Luwu Timur, Tugiat dalam rapat dinalisasi ranperda KLA bersama sejumlah OPD di Ruang Komisi II DPRD Luwu Timur, Senin (6/5/2024)

Tugiat bersyukur finalisasi dari tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) KLA dilaksanakan.

“Mudah-mudahan, Insha Allah Perda ini kedepan bisa menjadi payung hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak-anak kita yang ada di Kabupaten Luwu Timur,” kata Tugiat.

Menurut Tugiat, peraturan yang dibahas ini merupakan itikad baik kita dalam rangka bagaimana menciptakan generasi yang tangguh, cerdas, kuat, dan berguna bagi nusa bangsa dan agama.

“Khususnya di Kabupaten Luwu Timur yang kita cinta bersama,” ujar Tugiat.

Usman Sadik Dukung Program Lingkungan di Luwu Timur, Ikut Tanam Pohon di Pinggir Sungai Malili

MALILI,KABAR LUTIM- Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Usman Sadik mendukung penuh upaya penyelamatan lingkungan di Kabupaten Luwu Timur.

Terungkap saat Usman Sadik ikut melakukan aksi tanam pohon di pinggir Sungai Malili, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili.

Usman Sadik mengatakan, pemerintah sudah memberikan contoh yang baik baik masyarakat.

Menurutnya, sisa bagaimana masyarakat dan pemerintah desa menindaklanjuti dengan melakukan penanaman juga di sepanjang pinggir Sungai Malili.

”Penanaman pohon sukun hari ini bukan berarti besok atau tahun depan kami ingin menikmati hasilnya, manfaatnya ini bisa jadi puluhan tahun ke depan baru bisa dirasakan masyarakat,” Ungkap Usman Sadik, Jumat, (3/5/2024).

Menurutnya, pemilihan tempat untuk menanam pohon Sukun di pinggir Sungai Malili sangat tepat. Sebab Pohon Sukun bisa mencegah banjir dan bisa menahan tanah.

Tepatnya pohon sukun juga memiliki fungsi ekologis untuk mencegah bencana longsor dan banjir. Akar pohon sukun juga menurutnya, bisa melebar mencapai belasan meter.

Bahkan sampai 20 meter. Akar tersebut yang akhirnya dapat mencegah pergerakan tanah agar bibir sungai Malili tidak mudah tergerus.

”Kita berharap kondisi Sungai Malili ini tetap terjaga, dan tidak terjadi pelebaran sungai, salah satu caranya adalah membuat penguatan tanah di sepanjang bantaran sungai dengan melakukan penanaman pohon yang bisa mengikat tanah dengan kuat,” ujar Usman Sadik.

Ketua DPRD Aripin Pimpin Sidang HUT Luwu Timur ke-21

MALILI, KABAR LUTIM– Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin memimpin rapat paripurna istimewa Hari Jadi (HUT) Kabupaten Luwu Timur ke-21 Jumat (3/5/2024) di Gedung DPRD Luwu Timur.

Aripin juga dipercaya membacakan kilas balik terbentuknya Kabupaten Luwu Timur dihadapan tamu undangan yang hadir.

Seperti Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi, Direktur PT Vale Indonesia, Febriany Eddy, Bupati dan Wakil Luwu Timur, Budiman dan Mochammad Akbar Andi Leluasa dan tamu penting lainnya.

Tema HUT Luwu Timur ke-21 yaitu Maju Bersama Membangun Desa Menguatkan Demokrasi.

“Tentunya kita berharap kedepan, pembangunan di desa dapat lebih maju,” harap Aripin.

Dukungan DPRD Luwu Timur ke pemkab dianggap sudah melahirkan banyak kebijakan dan program yang arahnya untuk pembangunan, seperti program 1 Miliar 1 Desa.

DPRD Minta DLH Perjelas Regulasi Usaha Peternakan Ayam di Permukiman Warga

MALILI, KABAR LUTIM- Anggota DPRD Luwu Timur, Wahidin Wahid meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyelesaikan masalah keluhan kandang ayam di Desa Balai Kembang, Kecamatan Mangkutana.

Wahidin Wahid mengatakan, masyarakat sangat merasakan dampak peternakan ayam potong di wilayah tersebut.

Sebab, lalat yang bersumber dari kandang ayam masuk ke permukiman warga dan meresahkan warga.

Disisi lain, pemerintah juga tidak melarang warga untuk berusaha. Karenanya, regulasi terkait usaha ini perlu dibuat agar tidak timbulkan masalah.

“Kita tidak melarang masyarakat berusaha. Tetapi berusaha ini harus jelas izinnya. Apakah itu ada, ini semua yang kami pertanyakan,” kata Wahidin, Rabu (1/5/2024).

Tidak semua pengusaha kandang ayam potong ini memiliki izin. Dan masalah pencemaran lingkungan ini terjadi karena dinas terkait tentu tidak menjalankan tugasnya.

“Jangan nanti ada masalah baru mau turun cek. Jadi dinas terkait ini baik itu DLH, dinas peternakan termasuk PTSP yang mengeluarkan izin dan pemerintah Desa harus aktif mengontrol kegiatan usaha. Jangan tunggu masalah baru turun,” bebernya.

Peternakan ayam potong ini hadir atas bentuk mitra PT Jass Mandiri dan Citra Pangan Sejahtera (CPS). Sebagian dibuka secara mandiri.

Pada April 2024, warga Balaikembang mendatangi DPRD Luwu Timur untuk menyelesaikan persoalan hama lalat dari peternakan ayam ini.

Fraksi Hanura Minta Sikap Tegas Bupati Budiman, Perihal Adanya IUP di Belakang Kantor Bupati

KABAR LUTIM | MALILI- Fraksi Hanura mengakui baru Tiga Tahun Budiman memimpin Kabupaten Luwu Timur namun seluruh progran perioritas sudah direalisasikan semuanya.

Dengan capaian ini Hanura yakin Bupati Lutim bisa merealisasikn semua program pembangunan Luwu Timur sesuai Visi Misi yang sudah ditetap.

Demikian kata Ruly Heriawan Anggota DPRD Luwu Timur Fraksi Hanura, Jumat (19/04/2024).

Menurut Ruly, Fraksi Hanura yakin dengan sisa waktu yang masih panjang, Bupati Luwu Timur bisa menuntaskan semua agenda kerakyatan yang tiap tahun dituangkan dalam APBD.

Namun demikian kata Ruly, ada beberapa isu strategis yang sangat menyita perhatian publik yang harus di sikapi cepat bupati Lutim. Yaitu persoalan air bersih yang belum maksimal.

Hal ini penting mengingat kebutuhan air bersih ini sedianya sudah harus menjangkau semua rumah warga, dan tentunya dengan kualitas air yang layak untuk kebutuhan sehari – hari.

” Mohon persoalan air bersih ini ada langkah nyata dari bupati untuk meningkatkan produktivitas air baku sehingga bisa menjamin kebutuhan air bersih bagi masyarakat Luwu Timur. ” Ujar Ruly.

Selanjutnya Ruly juga meminta Bupati Luwu Timur mengambil sikap tegas terkait IUP pertambangan di belakang kantor Bupati Lutim.

Jika terlambat ditangani diyakini akan menjadi sumber konflik antara masyarakat dan investor pemegang IUP. Selain itu jika IUP tersebut beroperasi maka akan mengancam persediaan air baku Perumdam Waemami yang mengandalkan sumber air di Sungai Lawape.

” Prinsip kita lebih baik kita mencegah sebelum menjadi masalah, karena dipastikan IUP tersebut akan membawa dampak buruk bagi pemerintahan Luwu Timur. ” Tutup Ruly.

Pemkab Lutim Bersama Pansus DPRD Studi Tiru Perda KLA di Kota Bogor

KABAR LUTIM | BOGOR -Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama dengan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Luwu Timur, melakukan kunjungan studi tiru ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (19/04/2024).

Rombongan dari Luwu Timur dipimpin oleh Ketua Pansus, Tugiat, S.Ag, dan beberapa Anggota DPRD Lutim, didampingi Kepala Dinas Sosial P3A Lutim, Sukarti, Sekdis Lingkungan Hidup, Mahyudin, dan perwakilan OPD yang termasuk dalam Gugus Tugas KLA.

Kedatangan mereka disambut Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Bogor, Wiwin Sukarsih didampingi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Nina Nuraeni dan Tenaga Ahli KLA, Jajang, yang siap berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait penyelenggaraan program KLA.

Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempelajari implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Layak Anak (KLA) yang telah diterapkan di Kota Bogor sehingga membuat daerah tersebut berhasil meraih Penghargaan KLA kategori Nindya dua tahun beruntun (2022 dan 2023).

Tercapainya predikat kota layak anak didorong melalui dibangunnya sistem aplikasi SIKLABO (Sistem Informasi Kota Layak Anak Kota Bogor). Sistem ini didukung secara kolaboratif melalui pelibatan seluruh perangkat daerah.

SIKLABO ini telah membantu pengumpulan eviden pelaksanaan Kota Layak Anak secara integratif. Hasil SIKLABO ini dipakai sebagai bahan penilaian mandiri dalam penilaian Kota Layak Anak.

Ketua Pansus DPRD Lutim, Tugiat mengucapkan terima kasih atas penyambutan dan kesediaannya menerima rombongan dari Luwu Timur untuk belajar terkait penerapan KLA di Kota Bogor.

\”Tujuan utama dari studi tiru ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai kebijakan, strategi, dan program-program yang telah berhasil diimplementasikan di Kota Bogor dalam mewujudkan lingkungan yang ramah dan mendukung perkembangan anak,\” imbuhnya.

Ia berharap dengan berusaha mewujudkan dan menetapkan Perda Kabupaten Layak Anak ini, bisa betul-betul memberikan perlindungan kepada anak-anak, baik itu dari segi pendidikannya maupun kesehatannya.

“Jadi kami ingin belajar lebih banyak, apa yang harus kami lakukan, sehingga dalam waktu dekat, mudah-mudahan sudah bisa ditetapkan, dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan bagaimana nanti pihak eksekutif menetapkannnya dengan peraturan Bupati sehingga menjadi payung hukum dalam rangka melakukan usaha-usaha perlindungan kepada anak kita,” terang Tugiat.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Bogor, Wiwin Sukarsih mengucapkan selamat datang kepada rombongan Pansus DPRD dan Pemkab Lutim.

Dirinya menjelaskan bahwa, terkait penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama ke Nindya, membutuhkan perjuangan dengan dukungan dana tetapi untuk mendukung pasar yang lain ialah infrastrukturnya.

\”Untuk proses tahap penilaian kita hanya melakukan rakor, tetapi secara keseluruhan keberhasilan kegiatan ada di dinas masing-masing,\” bebernya.

Selama kunjungan, rombongan Luwu Timur mendapatkan penjelasan mendalam tentang langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial P3A Kota Bogor dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Layak Anak. Beberapa topik yang dibahas meliputi kebijakan perlindungan anak, penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang berkualitas.

Rombongan Luwu Timur merasa senang dengan kesempatan untuk belajar langsung dari pengalaman Bogor dan berharap dapat mengadopsi praktik terbaik yang relevan untuk diterapkan di Luwu Timur sehingga kedepan Lutim juga bisa meraih penghargaan KLA kategori NINDYA.

Dengan kunjungan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Pansus DPRD Luwu Timur dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Luwu Timur. Langkah ini diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup dan masa depan anak-anak di Luwu Timur. (*)

Ladang Nikel Luwu Timur Dilelang, Anggota DPRD Desak Kementerian ESDM Prioritaskan BUMD Lutim

KABAR LUTIM| MALILI– Perusahaan tambang Nikel di Kabupaten Luwu Timur akan bertambah. Hal ini terungkap saat beredarnya informasi dari Kementerian Energi sumber daya Mineral (ESDM) Republik indonesia melelang tiga Ladang Nikel, yang semuanya berada di kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, Kamis (18/4/2024).

Berdasarkan informasi yang didapatkan Penalutim, kementerian ESDM di jakarta menyebutkan ketiga Blok yang akan dilelang itu telah memiliki Wilayah ijin usaha Pertambangan (WIUP) dengan Luasan Ribuan hektar.

Calon peserta lelang dapat mengakses melalui aplikasi https/Minerba.ESDM.go.id/lelang, peserta menggunakan akun OSS BKPM saat dimulainya Lelang.

Adapun ketiga Blok yang akan dilelang tersebut yakni, Blok Buluballang dengan luas lahan 1.665 hektar. Adapun nilai kompensasi data informasi untuk blok ini sebesar Rp 5.972.500.000.

Kemudian, Blok Lingke Utara dengan luas lahan 943 hektar. Nilai kompensasi data informasi untuk blok ini yakni sebesar Rp 3.378.300.000. dan Blok Pongkeru dengan luas lahan 4.252 hektar. Adapun nilai kompensasi data informasi untuk wilayah ini yakni sebesar Rp 14.409.850.000.

Lelang dilakukan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta, sebelumnya, ketiga blok yang akan dilelang telah ditawarkan kepada BUMN dan BUMD.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Luwu Timur Najamuddin dari Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Pusat agar memprioritaskan dan memperhatikan BUMD PT Luwu Timur gemilang.

Permintaan legislator itu bukan tanpa alasan, ladang Nikel yang tiga Blok itu lokasinya semua di Luwu Timur, tentu masyarakat dan pemerintah daerah yang merasakan langsung dari dampak aktivitas pertambangan dan ini harus diperhatikan pak menteri, tegas Najamuddin.

Najamuddin meminta kepada seluruh Masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur mendesak kepada pemerintah provinsi dan pusat agar memprioritaskan BUMD milik Luwu Timur untuk mengelola sendiri Blok nikel yang akan dilelang.

“Jangan BUMD Luwu Timur dijadikan penonton sendiri di Daerah nya, ini perlu kebersamaan untuk meminta dan mendesak kementrian ESDM agar tiga ladang Nikel kita kelola sendiri demi peningkatan kesejahteraan Masyarakat Bumi Batara guru,” harap Najamuddin. (*)

Raih Banyak Prestasi, Fraksi Gerindra Akui Kinerja Bupati Luwu Timur Sangat Baik

KABAR LUTIM,MALILI- Banyaknya Penghargaan yang diraih Pemerintah Luwu Timur dari Pusat dan Provinsi Sulsel, bukti kinerja Pemerintah Luwu Timur sangat baik.

Olehnya Fraksi Gerindra akan terus mengawal dan mendukung Pemerintah Luwu Timur untuk menuntaskan seluruh program pembangunan yang sudah di tetapkan dalam APBD.

Andi Baharuddin Fraksi Gerindra mengatakan , meskipun banyak capaian positif yang diraih Pemkab Luwu Timur, masih ada juga hal – hal yang harus dibenahi untuk kebaikan Luwu Timur kedepan.

Disebutkannya, pada 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Program Prioritas RPJMD Kab.Luwu Timur 2021-2026 di berbagai sektor.

Diantaranya, Permerintah Kabupaten Lutim telah merumuskan 6 (enam) misipembangunan darrah, yakni : Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh.

Mengembangkan Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dan Menjamin keberlangsungan Pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Hal tersebut sudah ada yang terealisasi, akan tetapi masih perlu digenjot agar masyarakat Luwu Timur semakin meningkat kesejahteraan dan taraf hidupnya dengan di tandai meningkatnya PDRB perkapita,menurunnya angka pengangguran, menurunnya rasio jumlah penduduk miskin. indeks pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya meningkatnya daya beli masyarakat.

” Kita patut mensyukuri dibawah kepemimpinan Budiman, pendapatan daerah Luwu Timur kian membaik. ” Ujar Andi Baharuddin.

Selanjutnya terkait Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Fraksi Gerindra sepakat untuk dibahas dengan cermat dan tepat sebab Ranperda tersebut sangat menentukan kelanjutan masa depan Luwu Timur.

” Fraksi Gerindra sepakat drap Ranperda Kabupaten Layak Anak ini dibahas dan ditetapkan jadi perda Luwu Timur. ” Tutupnya.(*)

Raih Banyak Prestasi, Fraksi Gerindra Akui Kinerja Pemkab Luwu Timur Sangat Baik

KABAR LUTIM | MALILI– Banyaknya Penghargaan yang diraih Pemerintah Luwu Timur dari Pusat dan Provinsi Sulsel, bukti kinerja Pemerintah Luwu Timur sangat baik.