Tag: DPRD Luwu Timur

KABAR LUTIM– DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Lutim Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lutim, Senin (25/11/2025).

Turut hadir dalam Rapat paripurna, Wakil Bupati Luwu Timur Mochammad Akbar Andi Leluasa, Staf Ahli Pembangunan Kabupaten Luwu Timur, Rapiuddin, Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur, Aswan Azis, serta segenap jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lutim.

Rapar Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu Timur, Lima fraksi menyampaikan pandangannya, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (Gerindra,PPP dan Gelora), Fraksi PAN, dan Fraksi Golkar.

Anggota Dewan Inmanuddin,SH dari Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, menyampaikan sebanyak 10 pendapat terkait APBD Perubahan 2025 dengan harapan pembangunan di Kabupaten Lutim bisa semakin baik, bagus dan berkelanjutan.

“Dan Perubahan APBD tahun 2025 merupakan langkah konstitusional yang sangat penting dalam merancang program pembangunan dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat tahun 2025, selain itu Fraksi GPR juga menyampaikan Perlunya perhatian khusus terhadap Fasilitas-fasilitas Sekolah, yakni di tingkat Pendidikan Dasar dimana bangunan RKB dihampir semua sekolah mengalami kerusakan parah yang tidak layak pakai, dan di sarankan untuk penangananya bukan cuman sekedar rehab saja akan tetapi yang perlu adalah bangunan baru, serta penambahan mobiler,” Tegas Inmanuddin. (*).

KABAR LUTIM– Juru Bicara Fraksi PDIP Muhammad Nur meminta Pemerintah Daerah Luwu Timur memaksimalkan sistem Informasi Geospasial Perikanan.

Sistem Informasi ini berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data perikanan. Demikian disampaikannya dalam Pendapat Akhir Fraksi PDIP di Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur, ( 25/11/2024).

Menurut Muhammad Nur, SIG dapat membantu pengelolaan perikanan tangkap secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Mengolah data geospasial yang berkaitan dengan perikanan, seperti potensi perikanan, kondisi pasang surut, dan penggunaan lahan

” Sistem informasinya ini sangat baik, bisa menampilkan informasi geospasial secara visual, seperti peta wilayah pesisir dan laut. ” ungkapnya.

Sistem ini juga bisa membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan tangkap.

SIG dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti Perencanaan kota, Manajemen lingkungan, Manajemen sumber daya alam, Perencanaan tanggap darurat, Perencanaan lokasi bisnis.

” Dan sebagai Penutup Fraksi PDIP menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2025 untuk diajukan ketingkat berikutnya. ” tutup Muhammad Nur. (*)

KABAR LUTIM- Rivaldi, Anggota DPRD Fraksi PAN dari Dapil Kecamatan Towuti dan Kecamatan Nuha meminta kepada pemerintah daerah turun tangan menyelesaikan konflik antara masyarakat Loeha Raya dan PT Vale Indonesia. Hal ini disampaikan Rivaldi melalui pandangan Fraksi PAN dalam rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (11/11/2024).

“Aktivitas eksplorasi dan rencana perluasan kegiatan tambang nikel PT Vale Indonesia di tanamalia juga menjadi perhatian kami,dengan melihat potensi konflik antara Masyarakat Loeha raya dan PT Vale Indonesia akan semakin membesar , maka kami meminta melalui pemerintah daerah untuk turun tangan , karena sumber kehidupan para petani di sana adalah kebun Lada,” Tegas Rivaldi.

“Demikian Pandangan Umum Fraksi PAN yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan , Fraksi PAN menyetujui untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih,” Tutup Rivaldi usai menyampaikan pandangan Fraksi PAN terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun anggaran 2025. (*).

KABAR LUTIM– Pjs. Bupati Luwu Timur, Jayadi Nas telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun anggaran 2025. Menanggapi hal tersebut ketua Fraksi PAN menyampaikan Tujuh Poin Pandangan terkait beberapa hal sebagai berikut :

“Terima kasih kepada Pimpinan Dewan serta rekan-rekan Fraksi PAN yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan pandangan fraksi terkait rencana pembahasan renperda APBD T.A 2025,” Kata Rivaldi di Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (11/11/2024).

1. Potensi sumber pendapatan masih menjadi perhatian yang serius dan harus terus dimaksimalkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui pajak daerah , retribusi daerah , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti dana hibah , dan pendapatan lain sesuai arahan dengan peraturan perundang undangan. fraksi PAN berharap potensi dan kekayaan alam yang melimpah yang dimiliki daerah ini menjadi focus pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah , seperti BUMD/Perseroda nantinya kita harap pengembangan sektor agribisnis dan pertambangan menjadi focus utama dari rencana kerja BUMD/Perseroda PT.Luwu Timur Gemilang kedepan.

2. Terkait kegiatan monitoring kami dibeberapa kecamatan termasuk sarana prasarana Pendidikan di SDN 225 Karebbe, SD Pasi-Pasi ,SMP 5 Wawengriu dan SMP 1 Wasuponda seperti sapras yang banyak rusak berat,ruang kelas belajar,wc , kantor ruang guru, mobiler, pagar dan penataan halaman sekolah masih perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah, karena Pendidikan merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang ada didaerah ini sehingga pentingnya menunjang segala fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaksanaan Pendidikan di kabupaten Luwu Timur ini.

3. Fraksi PAN meminta agar penyerapan anggaran (belanja modal) diharapkan bukan hanya sekedar terserap saja namun penyerapannya memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

4. Fraksi PAN meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan program disektor Pertanian seperti pipanisasi didesa pongkeru dan alat-alat pertanian lainnya yang mampu mendorong kebutuhan produktivitas para petani kita di kabupaten Luwu Timur.

5. Fraksi PAN juga mengingatkan kepada pemerintah daerah tentang pembangunan RS Atue dan Towuti serta pembenahan RS Ilagaligo sebagai layanan public yang mendasar sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dalam alokasi anggaran.

6. Terkait anggaran infrastruktur khusus peningkatan jalan (pengaspalan) anggaran nya sangat minim dan perlu perhatian pemerintah daerah.

7. Aktivitas eksplorasi dan rencana perluasan kegiatan tambang nikel PT Vale Indonesia di tanamalia juga menjadi perhatian kami,dengan melihat potensi konflik antara Masyarakat Loeha raya dan PT Vale Indonesia akan semakin membesar , maka kami meminta melalui pemerintah daerah untuk turun tangan , karena sumber kehidupan para petani disana adalah kebun Lada. (*).

KABAR LUTIM– Juru Bicara Fraksi Golkar, Wahidin Wahid menyampaikan, tiga usulan Fraksi Golkar yang paling dibutuhkan masyarakat yang harus masuk dalam RAPBD 2025.

Tiga usulan tersebut merupakan hasil evaluasi di lapangan dan aspirasi yang banyak disampaikan warga. Demikian dikatakannya saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar di Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, (11/11/2024).

Usulan yang dimaksud adalah ;

1. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi penyerahan Rancangan Perda tentang APBD TA. 2025, agar bisa dijalankan sesuai dengan jadwal yang diamanahkan pada regulasi keuangan daerah

2. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa, pencapaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luwu timur adalah tujuan utama, hal ini dikarenakan potensi Kabupaten Luwu Timur dengan kesuburan sumber daya alam dan SDM tentunya sebagai bekal utama untuk membangun luwu timur berkelanjutan, lebih maju ,lebih sejahtera berdasarkan nilai agama dan budaya.

3. Tentang APBD Ta. 2025, Fraksi Partai Golkar kedepan mengharapkan orientasi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas yang utama, maka meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, supaya dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target pembangunan secara merata.

” Fraksi Partai Golkar berharap supaya pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum lebih ditingkatkan dan dilanjutkan, seperti, infrastruktur jalan raya, pertanian, pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat kecil.” Kata Wahidin Wahid.

Lanjut dikatakannya, pada dasarnya, Fraksi Partai Golkar dapat memahami berbagai pertimbangan termasuk didalamnya kebijakan melakukan recofusing yang menjadi landasan guna efektifitas belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dan menerima Ranperda tentang APBD TA.2025 untuk kemudian dibahas pada tahap selanjutnya,” pungkas Wahidin. (*)

KABAR LUTIM– Ketua Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), Sarkawi A Hamid, meminta Pengaspalan Jalan di sejumlah titik yang menjadi sentra perekonomian rakyat. Hal ini untuk meningkatkan agar aktivitas warga berjalan lancar.

Demikian kata Sarkawi saat menyampaikan pandangan fraksinya di sidang paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (11/11/2024).

Menurut Sarkawi, akses jalan yang harus diaspal adalah jalan di Desa Benteng Dusun Apala, Desa Balo-balo, Ruas Desa Lanosi Dusun Landegora, Ruas Desa Langgiri, Ruas Desa Bahari dan Ruas Desa Tabaroge.

” Jalan ini menjadi sarana vital para petani, jika kondisinya baik maka aktivitas perekonomian akan naik dua kali lipat. ” Ungkapnya.

Selanjutnya, untuk menopang sektor Pertanian dalam arti yang luas dan menjadikannya sebagai sektor pertumbuhan ekonomi maka kedepan anggaran pertanian harus bertambah dengan mempersiapkan ketersediaan pupuk kimia, baik untuk padi maupun pupuk tambak. Disamping itu Alsintan juga sangat penting untuk menopang sistim mekanisme untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dan pertambakan.

” Jadi ketersediaan pupuk bukan hanya untu petani saja tapi untuk petani tambak juga kita harus pastikan kalau pupuk itu ada. ” Kata Sarkawi.

Disektor Pendidikan, Perlunya Pemerintah memberikan perhatian khususnya terhadap sekolah-sekolah, terutama Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah, dimana bangunan RKB dihampir semua sekolah mengalami kerusakan parah yang tidak layak pakai, salah satu penyebabnya karna usia bangunan, dimana ditemukan antara 20-40 tahun.

” Terkait itu kami menyarankan penanganannya bukan sekedar rehab akan tetapi yang perlu adalah bangunan baru, termasuk yang perlu diperhatikan adalah meja dan kursi belajar yang sudah tidak layak pakai.” tutupnya.

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Luwu Timur, dan berjalan lancar tanpa Interupsi. (*)

KABAR LUTIM – Anggota DPRD Luwu Timur, Muhamad Nur, menyambut baik langkah Satpol PP Luwu Timur yang membentuk Satgas SiPraja. Menurutnya Satgas ini akan mendisiplinkan pelajar yang bolos di jam pelajaran berlangsung.

Muhammad Nur berharap Satgas SiPraja ini dilakukan secara masif di Sebelas Kecamatan. Karena saat ini banyak pelajar SMA dan SMP yang bolos atau keluar lingkungan sekolah tanpa izin disaat proses belajar mengajar disekolah masih berlangsung.

” Saya menyarankan Satgas itu jangan hanya beroperasi di Malili saja, harus di semua kecamatan, dan harus dilakukan secara masif dan humanis. Karena prilaku siswa lari dari kelas meninggalkan pelajaran ini memang kerap terjadi di sekolah – sekolah. Prilaku ini harus diminimalisir karena siswa harus belajar. Bukan kongko – kongko sambil merokok apalagi kalau sampai menenggak Minuman beralkohol. Ini semua harus dicegah. ” kata Muhammad Nur, Sabtu (09/11/24).

Dengan adanya operasi rutin, ia meyakini bisa menekan siswa bolos di jam pelajaran. ” Kita paham masa – masa itu adalah masa kenakalan remaja, tapi prilaku yang salah tidak boleh kita biarkan, mereka harus diarahkan.” Kata Muhammad Nur.

Sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Malili melakukan pengawasan terhadap remaja dan siswa yang berperilaku menyimpang di Malili.

Lewat gerakan Satgas SiPraja, Satuan Polisi Pamong Praja Luwu Timur berhasil mengamankan siswa SMA yang keluyuran di luar sekolah.

Siswa yang kedapatan bolos itu diamankan ke mobil patroli dan diberikan nasehat. Setelah itu dipulangkan ke sekolah masing – masing. Selanjutnya pihak sekolah yang melakukan pembinaan. (*)