Tag: DPRD Luwu Timur

Ini Catatan Fraksi Gerindra yang disampaikan Sarkawi Di Paripurna DPRD Lutim

KABAR LUTIM – Fraksi Gerindra menyatakan, setelah membaca dan mencermati deskripsi materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, Fraksi Gerindra menilai bahwa pendapatan dan realisasi APBD tahun anggaran 2023

Demikian disampaikan Sarkawi A Hamid jubir Gerindra saat membacakan Pandangan fraksinya di Paripurna DPRD Luwu Timur. Senin (08/07/2024).

Menurut Sarkawi, meski capaiannya sangat tinggi, bukan berarti tidak ada kekurangan, dan untuk kekurangan ini Fraksi Gerindra memberikan catatan khusus untuk di perbaikan Luwu Timur kedepan .

Berikut catatan Fraksi Partai Gerindra terkait dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah tahunanggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah melakukan berbagai monitoring dan evaluasi berbagai kegiatan fisik maupun non fisik beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain; Masih ada beberapa bangunan infrastruktur seperti pasar terminal yang sampai saat ini belum di fungsíkan dengan baik.

2. Permasalahan alat pertanian yang menjadi tulang punggung para petani kita, masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah terkhusus kepada dinas terkait. Khususnya alat mesin Tanam, alat mesin Panen dan terutama Pupuk. ” Ini yang banyak dirasakan dan dikeluhkan oleh petani kita.” Ujar Sarkawi.

3. Khusus untuk pekerjaan fisik lainnya di tahun 2023 jika kita melihat permasalahannya hampir sama di tahun – tahun sebelumnya antara lain kecermatan kita dalam perencanaan dan pengawasan pekerjaan.
Kita masih lebih cenderung melakukan pendekatan program tanpa melakukan analisa secara cermat.

4. Khusus untuk sektor pendapatan daerah sendiri. Fraksi gerindra terús mendorong kepada pihak pemerintah daerah untuk dapat lebih memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah.

Saat ini Luwu Timur meliliki total aset Rp.3,544 Trilliun lebih, dan total ekuitas dana 3,491 Triliun Per 31 Desember 2023, semoga di tahun ini capaian keberhasilan yang tertuang dalam sambutan Bupati Luwu Timur benar-benar dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Kata Sarkawi.

Yang terakhir, kami dari Fraksi Gerindra menyambut positif Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan beberapa harapan-harapan yang menjadi catatan penting untuk Kepala Daerah dalam menjalankan Pemerintahan Daerah agar kiranya diperhatikan denganbaik. (*)

Ini 8 Catatan Fraksi PAN Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

KABAR LUTIM- DPRD Luwu menggelar Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, Senin (08/07/2024).

Dalam Paripurna tersebut Seluruh Fraksi membacakan Pandangan Fraksinya untuk melengkapi pembahasan Ranperda tersebut.

Fraksi PAN lewat Juru Bicaranya, Hj. Harisah Suharjo menyampaikan sejumlah catatan yaitu :

1. Fraksi PAN mempertanyakan pembangunan Poned tahun 2023 yangada di Puskesmas Mahalona , hingga saat ini belum difungsikankarena belum ada Alkesnya.

2. Puskemas Wawondula hasil pantauan kami telah mengalamikerusakan beberapa fasilitas seperti :

Ruang Rawat ( dibutuhkan perbaikan WC dan penambahaan ranjang pasien dan AC ), Pintu masuk rusak, Ruang Bersalin plafonnya bocor dan saluran pembuangan dan pintu kamar mandi rusak. Kemudian Area Parkiran juga perlu dibenahi. ” Mohon tanggapannya ” Ujar Harisah Suharjo.

3. Peningkatan Jalan Desa Pekaloa Tahun Anggaran 2023 kualitasnyatidak memadai karena sudah ada beberapa titik yang rusak , Fraksi PAN meminta pemerintah daerah dalam hal ini dinas PUPR untuk memastikan kondisi jalan ini karena sangat dikeluhkan oleh masyarakat.

4. Fraksi PAN juga mendapatkan beberapa keluhan Masyarakat bahwa Masyarakat harus mengantri dirujuk ke RS karena kekurangan tempattidur , dan Ruang Fisiotrapi yang tidak berfungsi.

5. Fraksi PAN mendorong agar alokasi pembangunan Rumah Sakit menjadi Proritas Baik RS llagaligo, Atue dan Towuti karena Kesehatan adalah pelayanan dasar yang harus dipastikan oleh pemerintah daerah.

6. Mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah tentu ini atas dasar keluhan masyarakat terkait kondisi Sungai malili yang masih menjadiperhatian masyarakat malili dan sekitarnya yang masih belum mendapatkan kepastian penyelesaian berkaitan kerugian yang dialami oleh petani tambak di Desa Aewangriu yang gagal panen.

” Fraksi PAN meminta keseriusan semua Pihak untuk memikirkan Solusinya karena ini sangat mempengaruhi pendapatan ekomoni Masyarakat. ” Kata Harisah.

7. Fraksi PAN juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuksegera memungsikan beberapa pasar yang keliatan tidak mencerminkan sebagai pusat ekonomi , pasar niaga malili , tarengge dan Burau , hal ini jika difungsikan dengan baik akan menjadi ruang pertumbuhan ekonomi baru dan membuka potensi Masyarakat untuk berusaha disana

8. Fraksi PAN meminta pada pemerintah untuk menyelesaikanbangunan RKB yang mengalami kerusakan dan perlu rehab antaralain :
1. SMP 3 Malili
2. SD Cerekang
3. SDN Apundi Langkea Raya , RKB yang baru dibangun.(*)

Ini Catatan 6 Fraksi DPRD Tentang Ranperda Pertanggung Jawaban APBD 2023

KABAR LUTIM, MALILI– Sebanyak 6 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur memberikan Catatan Ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Catatan itu dituangkan dalam Rapat Paripurna tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, Senin 8 Juli 2024.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Usman Sadik, juga dihadiri Wakil Bupati, Moh Akbar Andi Leluasa, segenap Anggota DPRD, para Asisten dan Staf Ahli, para Kepala SKPD dan Kepala Bagian Lingkup Pemkab Lutim.

Dalam Paripurna tersebut Seluruh Fraksi membacakan Pandangan Fraksinya untuk melengkapi pembahasan Ranperda tersebut.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi PAN yang disampaikan Hj. Harisah Suharjo, terkait beberapa pasar yg tidak berfungsi selama ini.

Kemudian, pembangunan Poned tahun 2023 yang ada di Puskesmas Mahalona , hingga saat ini belum difungsikan karena belum ada Alkesnya.

Fraksi Gerindra, yang disampaikan Sarkawi A Hamid , yaitu Permasalahan alat pertanian yang menjadi tulang punggung para petani kita, masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah terkhusus kepada dinas terkait.

Khususnya alat mesin Tanam, alat mesin Panen dan terutama Pupuk. ” Ini yang banyak dirasakan dan dikeluhkan oleh petani kita.” Ujar Sarkawi.

Kemudian , Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Ober Datte, terhadap kekayaan bersih (Ekuitas Dana) 3,491 Triliun lebih, pencapaian pendapatan daerah yang melebihi target daerah yaitu 100,10% serta pembangunan daerah yang tidak menggunakan APBD tapi menggunkan Dana CSR.

Selanjutnya Pemandangan Umum Fraksi Golkar yang disampaikan oleh ABD. Kanal, mengenai serapan APBD agar dapat Mengantisipasi terhadap ragam persoalan yang terindikasi menjadi faktor penghambat penyerapan APBD.

Kemudian Fraksi Nasdem melalui Juru Bicaranya Suprianto terkait Silpa Tahun 2023, Silpa akan menjadi bahan dan pembenahan perencanaan Pembangunan kedepan dan Memaksimalkan arah kebljakan perencanaan anggaran agar tidak terjadi SILPA anggaran di tahun berikutnya.

Terakhir Pemandangan Umum Fraksi Hanura yang disampaikan oleh Abduh, untuk orientasi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat harus menjadi prioritas utama dan mendorong Pemerintah Daerah untuk berinovasi menghasilkan Pendapatan Daerah.(*)

Anggota DPRD Sebut Festival Kuliner Nusantara UeLanti Harus Langgeng

KABAR LUTIM – Anggota DPRD Luwu Timur, Wahidin Wahid mengaku bangga dengan dilaksanakannya festival Kuliner dan Kerajinan Budaya Nusantara yang berlangsung di obyek wisata Uelanti Kecamatan Mangkutana Luwu Timur.

Kegiatan tersebut dinilai cara Luwu Timur merawat kuliner nusantara agar tetap langgeng ditengah maraknya makanan luar negeri yang masuk ke Luwu Timur dan tersebar di setiap toko dan minimarket.

Demikian dikatakannya saat mendampingi Bupati Luwu Timur Budiman membuka festival kuliner tersebut. Sabtu (06/07/2024).

Menurut Wahiddin Wahid, penempatan lokasi festival tersebut sangat tepat, yaitu di obyek wisata permandian Uelanti Mangkutana.

” Bagus sekali penempatan kegiatannya, di obyek wisata permandian, jadi kegiatan ini mengundang orang untuk datang ke Uelanti menikmati airnya yang jernih juga bisa menikmati berbagai ragam menu kuliner yang dipajang diseputar permandian tersebut. ” Ungkap Wahidin Wahid.

Ia menyarankan kegiatan ini terus berkelanjutan sehingga Uelanti punya ciri khas tersendiri yang membuat dia berbeda dengan obyek wisata lainnya.

Dalam festival tersebut ia bersama Bupati Luwu Timur mencicipi menu kuliner yang dihidangkan warga. Saat itu Budiman tertarik makan Pecel.

Kehadiran bupati di festival tersebut disambut hangat warga yang tengah berwisata, mereka rela bergiliran untuk berfoto bersama dengan bupati. Budiman juga tetap bersedia memenuhi permintaan warganya yang meminta foto bersama.
(*)

Pansus DPRD Panggil Semua Perusahaan, Wajib Serap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas

MALILI, KABAR LUTIM -Panita Khusus (Pansus) Dewan Perwaklian Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur memanggil semua Perusahaan perseroan di Luwu Timur, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penyandang Dibilitas.

Kegiatan itu digelar diruang Aspirasi DPRD Luwu Timur yang dipimpin Ketua DPRD Aripin, ikut mendampingi Ketua Pansus Alpian, Abdu, Ir Rahman, hadir juga Dinas Sosial dan Disnakertrans Luwu Timur.

Ketua DPRD Aripin mengatakan Pansus ini hasil kunjungan di Provinsi Jambi , di Jambi itu perusahaan -perusahaan disana merekrut Penyandang Disabilitas.

Sementara di Luwu Timur ini, kata Aripin banyak perusahaan yang kompeten dan kita berharap dengan perda ini nantinya mereka merekrut pekerja Penyandang Disabilitas.

\”Perusahaan wajib menyerap dan merekrut tenaga kerja untuk penyandang disabilitas , itu amanah Undang-undang,\”kata Aripin saat ditemui usai Rapat, Jumat , 5 Juli 2024.

Dikatakan Aripin, Ini upaya pemerintah dan DPRD untuk memberikan perlakuan khusus, melalui Perda tersebut nantinya mengatur kebijakan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan kaum disabel.

Sekalipun , kata Aripin , sudah ada perusahaan yang memperkerjakan seperti PT.Vale Indonesia (PTVI).

\”Sudah ada penyandang disabilitas yang dipekerjakan, karena itu perintah Undang -undang, misalnya kalau cacat hanya kaki, kan bisa jadi admin, jadi intinya sesuai kebutuhan Perusahaan,\”kata Aripin

Ditambahkan Aripin, kesimpulan dari hasil pembahasan Raperda tentang Disabilitas tadi itu, pihak perusahaan sepakat dan siap melaksanakan Peraturan Daerah (Perda).(*)

Politisi Senior Partai Gerinda Akui Ke Piawaian Bupati Budiman Tingkatkan APBD Luwu Timur

MALILI, KABAR LUTIM-  Bupati Budiman disebut berhasil menorehkan sejumlah prestasi selama memimpin daerah berjuluk Bumi Batara Guru ini.

Politisi Senior dari Partai Gerinda, Sarkawi mengakui ke piawaian Bupati Budiman dalam memajukan Luwu Timur sungguh luar biasa.

Ia mengakui bahwa Budiman berhasil meningkatkan APBD Luwu Timur yang cukup signifikan di tiga tahun kepemimpinannya.

Ia kembali memplesbek di awal kepemimpinan Budiman dan perjalananya hingga APBD Luwu Timur meningkat di setiap tahunnya.

\”Na, Kita bisa melihat bagaimana perjalanan APBD kita, di awal pemerintahan bapak Bupati Budiman, APBD kita berkisar Rp 1,4 triliun lebih,

Lalu kemudian, ditahun berikutnya bertambah menjadi 1,7 triliun lebih dan ditahun 2024 ini kita kenaikan yang sangat tinggi menjadi 1,9 Triliun dan diprediksi di tahun 2025 APBD kita itu menjadi 2 triliun lebih.

\”Apa prestasi ini atau bukan, tentu saja ini adalah prestasi sebuah kemajuan dan kolaborasi yang baik diantara seluruh stakeholder yang ada di Luwu Timur ini,\”Kata Legislator 3 Periode ini.(*)

 

DPRD Lutim Gelar Rapat Badan Musyawarah, Sekwan : Ini Kegiatan Rutin

KABAR LUTIM– Memasuki bulan juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus),

Senin (01/07/24).

Sekertaris Dewan (Sekwan) Aswan Azis mengatakan, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun dan menetapkan rangkaian kegiatan di kantor dan seluruh anggota DPRD Luwu Timur dalam satu bulan kedepan.

“Rapat Bamus ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan, biasanya dilakukan sebelum memasuki awal bulan dan juga biasa dilaksanakan diawal bulan untuk menetapkan agenda DPRD dalam satu bulan. Contohnya, bulan juli 2024 ini,” tutur Sekwan Aswan Aziz saat ditemui diruang kerjanya.

“Adapun rangkaian kegiatan dibulan juli 2024 ini, yaitu ada rapat banggar, rapat paripurna, kegiatan -ۢ kegiatan alat kelengkapan, juga kunjungan kerja anggota DPRD di setiap kecamatan,” ungkapnya.

Rapat Badan Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua DPRD Lutim Aripin S.Ag., MH.,dihadiri Wakili Ketua l H. M. Siddik BM., juga masing-masing perwakilan fraksi serta OPD terkait.(*)

Usai RDP, Pimpinan DPRD Lutim  Langsung Sambangi Lokasi Penambangan PT PUL

KABAR LUTIM- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur, turun langsung bersama DPRD Lutim, warga dusun Saluciu,Desa Ussu serta Pemerintah Kecamatan Malili, untuk meninjau lokasi Pertambangan PT PUL serta peninjauan Sedimenponya.

Penijauan pihak DLH Lutim ke PT PUL guna menindak lanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Lutim Jum’at 21 Juni 2024, terkait keluhan warga Saluciu desa Ussu, mengenai adanya keluhan warga yang diduga terdampak dari aktivitas yang dilakukan PT PUL di area penambangan, salah satunya lumpur yang merembes kejalan pada saat musim hujan.

Kepala Bidang PPL DLH Luwu Timur Abshar, yang diwawancarai di lokasi pertambangan Senin (24/6/2024) mengatakan, pihaknya hanya menindak lanjuti hasil dari RDP dengan DPRD Lutim terkait pemasalahan warga dengan PT PUL.

“Kami meninjau lokasi pertambangan ini dengan DPRD Lutim, untuk memastikan apa yang menjadi keluhan warga, hasil dari peninjauan yang kami lakukan di areah pertambangan, semua masih dalam keadaan stabil, apalagi belum adanya aktifitas pertambangan pada intinya semua masih baik-baik saja” ungkapnya.

Berdasarkan pantauan Penalutim di lokasi tambang, pihak PT PUL masih melakukan pembenahan, terutama diarea sedimenpon yang ada suda mengalami pembenahan, dan itu mendapat pengakuan dari anggota DPRD Luwu Timur H.Usman Sadik dengan perhatian pihak perusahaan yang mempelihatkan wujud tanggungjawabnya, dengan melakukan perbaikan sistem, sebelum melakukan aktivitas pertambangan. (*)

Paripurna Laporan Pertanggungjawaban APBD Lutim 2023

KABAR LUTIM – DPRD Luwu Timur mengelar sidang paripurna dengan agenda penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung ketua DPRD Luwu Timur, Aripin didampingi Wakil Ketua I DPRD Lutim M. Siddiq BM dan Wakil Ketua II, Usman Sadik, serta segenap Anggota DPRD Luwu Timur dan Perwakilan Kepala OPD.

Rapat paripurna DPRD Luwu Timur selain membahas Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023, sekaligus Pendapat Bupati terkait Ranperda Inisiatif DPRD & Pandangan Umum Fraksi Ranperda tahap II Tahun 2024.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Lutim, Kamis (20/06/2024).

Wakil Bupati Lutim Akbar Andi Leluasa membacakan hasil audit Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan pendapat UnQualified Opinion Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sesuai dengan laporan keuangan tersebut yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal. Sehingga, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akbar saat membacakan laporan pertanggungjawaban di depan sidang paripurna DPRD Luwu Timur, menyampaikan gambaran singkat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan rincian Target dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 1.776.608.283.423,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.778.344.595.911,33. Pendapatan Asli Daerah (PAD) target sebesar Rp. 390.691.353.806,00, dan terealisasi sebesar Rp. 394.955.306.615,58 atau 101,09 %.
Pendapatan Transfer–Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 1.323.464.643.617,00, dengan realisasi Rp. 1.331.700.405.097,75.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan target sebesar Rp. 62.452.286.000,00 terealisasi sebesar Rp. 51.688.884.198,00.

Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, di mana pada Tahun Anggaran 2023 penerimaan pembiayaan dapat terealisasi sebesar Rp. 173,6 Miliar lebih atau 100% dari yang ditargetkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp 10,5 Miliar atau 82,00%.

Dengan demikian, diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp. 163 Miliar lebih total realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi dengan total belanja dan Transfer daerah tersebut diatas maka terdapat Defisit sebesar Rp. 59,4 Miliar lebih. Sehingga berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan netto maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 103,5 Miliar lebih. (*)

DPRD Lutim Panggil Manajemen PT CLM Perihal Dampak Perubahan Warna Sungai

KABAR LUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur, gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Aspirasi kelompak Nelayan penambak yang terdampak akibat dugaan pencemaran Sungai Malili, Kamis (20/6/2024).

RDP tersebut berlangsung dan dihadiri tiga pimpinan DPRD Luwu Timur yakni, Ketua DPRD, Aripin, Wakil Ketua I DPRD, HM Siddiq BM, Wakil Ketua II DPRD, Usman Sadik.

PT CLM yang diduga sebagai penyebab dugaan pencemaran Sungai Malili turut Hadir dalam RDP tersebut. Selain itu, turut hadir Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perikanan dan Kelautan.

Saat RDP berlangsung, semua pihak menyampaikan pendapatnya. Adu argumentasipun tak terhindar. Hingga pada akhirnya, RDP tersebut menemukan rekomendasi sebagai tindak lanjut dari RDP ini.

Abbas, salah satu nelayan tambak di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili menjadi salah satu perwakilan para kelompok nelayan. Dia mengaku, jika kondisi sungai Malili yang tercemar berdampak negatif terhadap usaha nelayan.

“Nelayan harus melaut begitu jauh untuk mencari ikan saat ini. Dan syukur jika hasil tangkapan menutupi modal. Nasib nelayan yang melaut tak kalah parah dengan kami penambak yang harus gagal panen akibat aliran sungai Malili yang merah,” kata Abbas.

Dari hasil pertemuan beberapa kali dengan pihak manajemen PT CLM sambungnya, diakui jika perusahaan pertambangan ini menjadi salah satu dalangnya. Untuk itu, perusahaan harus bertanggung jawab.

“Kami sepakat jika perusahaan melakukan pembenahan di internal. Namun tak boleh abai dengan kondisi masyarakat, utamanya nelayan yang terkena dampaknya secara langsung. Jadi bagaimana perusahaan bertanggung jawab atas masalah ini,” imbuhnya.

Manajer Eksternal PT CLM, Fauzi Lukman mengatakan, jika kondisi nelayan dan petambak ikan yang gagal panen perlu kajian. Apakah betul kondisi tersebut diakibatkan karena kondisi air sungai.

Meski begitu, Fauzi menyampaikan jika perusahaan telah menyalurkan dana CSR. Dimana CSR ini menjadi kewajiban perusahaan. “Kami selalu siap untuk membahas solusi dari masalah ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, HM Siddiq BM meminta agar perusahaan pertambangan tidak berusaha untuk menutupi kesalahan. Sebab, kondisi sungai Malili yang keruh dari 50 tahun yang lalu jauh berbeda dengan yang kita saksikan saat ini.

Di sisi lain, jika mengupas lebih jauh dalam dokumen AMDAL, PT CLM yang beroperasi dua tahun harus membangun smelter. “Tapi apa coba. Mana ada smelter yang dibangun. Tidak ada itu,” kata Siddiq.

Karenanya, masalah yang dihadapi masyarakat perlu direspon dengan baik. Jangan membiarkan masyarakat menjadi korban. Masalah ini harus ditindaklanjuti dan menemukan solusi.

Akhirnya, dialog yang cukup alot ini membuahkan hasil kesepakatan. Dimana tim kecil dibentuk. Didalamnya ada dinas terkait DLH dan Dinas Perikanan dan Kelautan, Manajemen PT CLM, dan unsur masyarakat.(*)